Khilafatul Muslimin Punya Kantor di Solo, Wawali Teguh Prakosa: Akan Kita Cek

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja murni melawan hukum.

Sebab, selama ini kelompok tersebut menyebar ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai adanya kantor Khilafatul Muslimin  di Kota Solo, Jawa Tengah dibenarkan Pelaksana Harian atau Plh Wali Kota Solo yang juga wakil wali kota, Teguh Prakosa.

"Khalifatul Muslimin ternyata di Solo ada kantornya di Gang Sawo 4, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, akan kita cek," kata Teguh Prakoso setelah Rapat Forkompinda (Forum koordinasi pimpinan daerah) di Komando Resor Militer 074/Warastratama, Rabu (8/6/2022).

Terkait dengan adanya kantor tersebut, Teguh mengatakan pihaknya akan melakukan antisipasi penyebaran paham melawan hukum tersebut, dengan melakukan rapat Forkompinda pada hari ini.

"Itu nanti akan ada rapat khusus untuk TNI, Polri, Kementerian Agama dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang ada," jelasnya.

"Supaya tidak berdampak atau bahkan jangan sampai muncul kegiatan. Jadi akan kita lakukan penetrasi artinya komunikasi lintas. Nanti ada timnya ini tidak boleh disampaikan secara terbuka, karena belum ada rapat khusus," jelasnya.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, di kawasan kantor Khilafatul Muslimin Kota Solo, merupakan rumah diduga anggota yang dijadikan kantor.

Kantor yang dicat warna putih itu, memiliki dua plang nama yang bertuliskan, "Khalifatul Muslimin Ummul Quro Solo Kota" dan "Khalifatul Muslimin Kemas'ulan Laweyan".

"Itu sudah cukup lama di Solo sudah lumayan itu ada kantornya, maka nanti urusannya Pak Kapolres untuk apa yang akan kita lakukan dan sebagainya nanti biar rapat khususnya," jelas Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo ini.

Dari pengakuan pemilik rumah yang tidak mau disebutkan, membenarkan rumahnya menjadi kantor Khalifatul Muslimin di Kota Solo, atas persetujuan suaminya.

Selain itu, beberapa waktu lalu terjadi perkumpulan para anggota dan pengurus di kantor tersebut.

Perkumpulan tersebut dilaksanakan secara tertutup, hanya untuk kaum laki-laki. Dari pengakuan warga yang tertempat tinggal di kantor tersebut, untuk kaum perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

"Sepanjang tidak ada bukti otentik kita tidak boleh berandai-andai," tegas Teguh.