Atasi Banjir Tahunan di Perbatasan RI–Malaysia, Pemkab Nunukan Siapkan Lahan Relokasi Seluas 300 Hektar

Banjir yang disinyalir kiriman dari Malaysia tersebut mengakibatkan kerugian tidak sedikit setiap tahunnya.

Kebun, ternak dan sawah warga di perbatasan RI–Malaysia ini tersapu banjir, dan bantuan Pemerintah Daerah dari Dana Belanja Tak Terduga harus dialokasikan untuk banjir yang terus-menerus terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Arief Budiman mengatakan, setelah sepekan tergenang banjir, kondisi air sudah berangsur surut.

"Hari ini air sudah mulai surut, paling hanya menyisakan Desa Tagul dengan sekitar 140-an KK yang masih tergenang. Desa Tagul memang berada paling hilir dan daerah dengan dampak terparah setiap terjadi banjir," ujarnya, Senin (30/5/2022).

Arief mengakui, musibah tahunan ini menjadi pemikiran mendalam dari Pemerintah Daerah Nunukan.

Terlebih, pokok masalah banjir tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, karena melibatkan hulu sungai milik Malaysia. Sehingga kehadiran Negara, selalu dinantikan.

Wacanakan 300 hektar lahan relokasi

Arief menegaskan, solusi paling masuk akal untuk masalah ini, salah satunya adalah relokasi. Hanya saja, langkah ini sempat terkendala dengan penolakan warga.

"Warga selalu menolak relokasi, karena mereka beralasan bahwa sungai adalah tempat mereka mencari nafkah. Selain itu, siklus banjir biasanya terjadi cukup lama, dalam hitungan tahun," jelasnya.

Belakangan, banjir justru terjadi kian intens. Yang tadinya banjir dengan debit air tinggi bisa dihitung sekian tahun sekali.

Saat ini bahkan dengan interval waktu yang belum setengah tahun, sudah terjadi tiga kali banjir.

"Alasan itulah kemudian membuat masyarakat berubah pikiran. Mereka capek menanam padi, membuat kolam ikan, selalu tersapu banjir. Akhirnya mayoritas korban sudah mau direlokasi," kata Arief.

Setiap BPBD datang, lanjutnya, selalu ditekankan bahwa relokasi bukan berarti menghilangkan hak warga untuk kepemilikan lahan di bantaran sungai.

Justru dengan relokasi, mereka mendapat lahan dan bangunan baru tanpa takut banjir yang datang sewaktu waktu.

"Apalagi dengan potensi banyaknya burung walet di daerah tersebut, rumah rumah di bantaran sungai justru bisa menghasilkan rupiah jika dijadikan sarang walet setelah mereka menempati rumah di lahan relokasi nantinya," imbuhnya.

Arief memastikan, saat ini, pemerintah sudah menyiapkan lahan dengan luas sekitar 300 hektar di Desa Atap.

Lahan tersebut berada jauh dari sungai dan di lokasi tinggi, sehingga warga tidak akan lagi kebanjiran.

"Rencana ini akan dibicarakan Bupati bersama Gubernur pada 3 Juni 2022. Mereka akan merumuskan solusi untuk banjir rutin tahunan di wilayah pedalaman yang merupakan perbatasan RI–Malaysia. Kita juga melakukan pendataan yang valid, hasilnya akan dibawa ke pusat. Dan semoga bisa segera ada solusi," harapnya.

Banjir melanda dua kecamatan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, masing-masing Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai sejak 20 Mei 2022.

BPBD Nunukan mencatat, di Kecamatan Sembakung, terdapat 7 desa yang terendam banjir, dengan 314 rumah, 360 KK dan 1.200 jiwa.

Sementara di Kecamatan Sembakung Atulai, tercatat ada 10 desa terendam. Ada 317 rumah, 326 KK dan 1.212 jiwa yang terdampak.

Banjir kali ini merupakan kejadian ketiga kalinya setelah Januari dan Maret lalu. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi serta faktor kiriman dari sungai yang berhulu di Malaysia.