Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

KOMPAS.com – PT Pos Indonesia (Persero) masih memiliki tugas setelah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT), yakni menuntaskan perekaman lokasi penerima bantuan.

Perekaman lokasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut berupa geotagging dan memotret tampak muka rumah. Proses ini dilakukan di rumah KPM seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali.

Proses geotagging di Bali telah dimulai sejak Maret 2022. Memasuki Mei 2022, prosesnya sudah masuk 65 persen.

"Kami targetkan akhir Mei, selesai," kata Manajer Operasi Kurir Kantor Cabang Utama (KCU) Pos Indonesia Denpasar Nanang Mochtamir Mintah, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (17/5/2022).

Nanang menambahkan, untuk mempercepat proses geotagging, pihaknya melakukan penambahan tenaga.

"Di Denpasar selain menggunakan karyawan Pos Indonesia, juga direkrut tenaga lepas. Misalnya, driver GoJek dan petugas kelurahan," ujar Nanang.

Meski demikian, petugas Pos Indonesia sempat menemui kendala saat melakukan proses geotagging di Bali. Salah satunya adalah jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya yang berjauhan.

“Kemudian sinyal di sana kurang bagus, kondisi geografis, dan banyak jalan dengan nama yang sama,” tutur Nanang.

Kendala dialami petugas Pos bernama I Made Suastayasa. Ia bertugas melakukan geotagging ke rumah KPM.

"Biasanya saya tanya kepada warga setempat atau banjar untuk meyakinkan," ujar I Made.

Dalam sehari, I Made hanya mampu memotret 5-10 rumah KPM karena lokasi rumah yang ada di perbukitan dengan jarak antarrumah yang berjauhan.

"Prosesnya setelah tiba di rumah KPM, saya cek Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) KPM dengan danom. Setelah cocok, barulah rumah difoto dan dilakukan geotagging," ucapnya.

Sementara itu, Executive General Manager KCU Denpasar Nandi Hidayat menjelaskan, proses geotagging di Provinsi Bali masih terus dilakukan.

Dia mengatakan, pencapaian penyaluran BLT minyak goreng kepada 167.000 KPM se-Provinsi Bali mencapai 98 persen dalam sepuluh hari saja.

"Sukses penyaluran tersebut karena kami menerapkan pembayaran dengan tiga metode, yaitu diambil di Kantor Pos, diantarkan langsung ke rumah KPM, penyaluran di aula bekerja sama dengan banjar," kata Nandi.

Pada saat penyaluran BLT minyak goreng pun tidak ada kendala berarti. Petugas menerapkan protokol kesehatan (prokes), sehingga tidak ada penumpukan warga maupun kerumunan.

Salah satu penerima BLT minyak goreng, Ni Wayan Tini yang berdomisili di Nusa Penida, Bali, mengaku senang bisa menerima bantuan di tengah kondisi sulit.

"Sebelum mengambil bantuan, saya siapkan KTP dan KK. Saya merasa terbantu dapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Kementerian Sosial dan Pos Indonesia," kata Ni Wayan.