PDI-P Tolak Wacana Penundaan Pemilu: Sama Saja Melecehkan Konstitusi

Penundaan pemilu yang sudah dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berlangsung pada Februari 2024 dianggap sebagai pelecehan terhadap konstitusi.

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Universitas Negeri Semarang, Rabu (8/3/2022).

Hasto mengakui saat ini ada beberapa masalah yang dihadapi Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mulai dari persoalan pandemi Covid-19, kenaikan harga bahan makanan pokok, kepemimpinan Indonesia di G-20, sampai mengantisipasi dampak Perang Rusia-Ukraina.

Namun, masalah itu tidak perlu sampai membuat Pemilu 2024 ditunda.

"Jadi tidak ada alasan untuk menunda pemilu,”katanya.

Hasto menyampaikan, pendapatnya soal penundaan Pemilu 2024 itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi," imbuhnya.

Dia menambahkan, perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat.

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” pesannya.