Didemo Driver Ojol, Ganjar Bakal Sampaikan Aspirasi Ke Kemenhub

Hal ini menyusul adanya aksi demonstrasi para driver ojol di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (7/3/2022).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah melakukan sejumlah komunikasi yang sifatnya informal dengan pihak aplikator.

Ganjar akan berusaha memfasilitasi para driver untuk bisa duduk bersama dengan aplikator.

“Maka minggu ini kita coba akan temukan mereka dengan aplikator agar lebih duduk persoalannya lebih bisa diketahui begitu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).

Ganjar berharap seluruh pihak bisa saling terbuka dan membuka ruang komunikasi mengingat situasi pandemi Covid-19.

“Kami membuka komunikasi secara terbuka ya. Maksud saya tidak perlu harus demo sih, ngobrol aja dan buktinya ketika kemarin kita coba komunikasi dengan mereka bahkan di hari libur pun mereka juga oke kok ketemu dengan para driver mereka itu teman-teman saya yang dishub dan kita pro aktif sebenarnya artinya dalam situasi yang masih pandemi seperti ini ngobrol aja gitu,” jelas Ganjar.

Ganjar mengatakan sudah melakukan kajian dari aspirasi yang disampaikan oleh para driver ojol. Bahkan, Ganjar juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

“Beberapa waktu sebelumnya kita juga sudah komunikasi dengan kementerian perhubungan agar ada ketentuan yang memang bisa diseragamkan di area-area itu,” tuturnya.

Ganjar menyebut setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan para driver ojol.

Pertama, soal pengembalian tarif yang angkanya sekitar Rp 7.200 untuk jarak maksimum 3 sampai 4 km. Saat ini, tarif diturunkan Rp 6.400.

Selain itu, driver ojol meminta aplikator meninjau ulang persentase komisi untuk driver dan menggunakan sistem bonus.

“Ini sebenarnya soal kesepakatan kerja begitu ya, makanya bisa fasilitasi lah soal itu untuk bisa bertemu dan ngobrol,” tutur Ganjar.

Selanjutnya, driver meminta agar aplikator lebih memberikan jaminan keselamatan atau kecelakaan.

“Harapan dia ada asuransi atau setidaknya punya BPJS, dan ini meminta kepada aplikator untuk memberikan pembayaran premis besar Rp 16.800 kurang lebih per bulan,” jelasnya.

Kemudian, para driver juga meminta ada payung hukum dari Pemda dalam Pergub atau yang lain sebagai jaminan kepada para mitra terkait kuota ojek online di Jawa Tengah.