Ada Kabar Malaysia Bakal Buka Lockdown, Calon Buruh Migran Berdatangan ke Kaltara

Kedatangan warga dari Pulau Sulawesi atau dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), seakan kian massif setelah ada wacana pembukaan jalur Nunukan – Tawau oleh Majlis Pemulihan Negara (MPN) Malaysia, yang mengumumkan pembukaan lockdown pada 1 Maret 2022.

Sub-Koordinator Perlindungan dan Penempatan UPT BP2MI Nunukan, Arbain, mengatakan, butuh upaya komprehensif untuk menghentikan keberangkatan illegal para CTKI melalui Nunukan.

"Antisipasi keberangkatan CTKI (calon tenaga kerja Indonesia) melalui jalur illegal memang butuh sinergitas dan kinerja solid yang didukung upaya komprehensif. Banyaknya jalur tikus membuat kita sangat kesulitan mengantisipasi masalah ini," ujarnya, Kamis (17/2/2022).

Ia mencontohkan, dalam sepekan, ada empat kali kedatangan kapal dari Sulawesi, NTT, dan NTB di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

Jika dihitung secara kasar, apabila satu kapal membawa 500 penumpang, artinya ada 2.000 orang datang ke Nunukan dalam sepekannya.

Kendati banyak orang yang datang, mereka tidak pernah terlihat di jalan jalan Nunukan atau di wilayah lain.

Diduga kuat mereka memanfaatkan para calo, untuk menyeberangkan mereka secara illegal menuju Tawau Malaysia.

"Kita tidak mendapat tembusan dari aparat sebelah ketika terjadi penangkapan PMI ilegal. Tapi kita selalu melihat berita penangkapan itu terjadi nyaris setiap hari," lanjutnya.

Upaya pencegahan

BP2MI Nunukan bersama Dinas Tenaga Kerja dan TNI – Polri, kerap kali melakukan sweeping di pelabuhan Tunon Taka.

Tim juga seringkali menjaring ratusan para CTKI illegal, namun upaya ini juga diakali oleh para pendatang tersebut.

Bukti nyata adalah ketika kedatangan KM Lambelu pada Senin (14/2/2022). Dari sekitar 400 penumpang dari NTT maupun NTB, hanya tersisa 238 penumpang saja.

"Sebagian penumpang turun di Tarakan. Entah mereka menetap di Tarakan atau menghindari sweeping. Yang jelas, mereka menyambung perjalanan mereka menggunakan speed boat menuju Nunukan," kata Arbain.

Arbain tidak menyangkal persoalan ini akibat sulitnya lapangan kerja dan adanya pengumuman akan dibukanya kembali perbatasan Nunukan – Tawau Malaysia.

BP2MI Nunukan bersama Dinas Tenaga Kerja juga sudah melakukan MoU dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Nunukan untuk memasukkan para calon buruh migran sebagai buruh.

Hanya saja, minat para calon buruh migran tetap lebih condong ke Malaysia. Upah ringgit dianggap lebih menggiurkan mereka.

Selama ini, banyak dari mereka rela membayar penduduk pesisir untuk menginap sebelum menyeberang secara illegal ke Malaysia.

Pendataan tersebut cukup menyulitkan, meski sosialisasi Undang-undang Imigrasi atau Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) kerap dilakukan.

"Sosialisasi untuk melegalkan diri dan menunggu jalur Nunukan – Tawau dibuka secara resmi selalu kita lakukan. Tapi selama ini, jalur illegal masih menjadi pilihan. Itu makanya kita katakan butuh upaya komprehensif dari semua stake holder," tegasnya.

Belum ada kepastian Jalur Nunukan – Tawau dibuka 1 Maret 2022

Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya (Pensosbud) Konsulat RI – Malaysia di Tawau, Emir Faisal mengatakan, wacana pembukaan jalur perbatasan RI – Malaysia masih sebatas usulan.

Kendati demikian, Emir juga berharap jalur tersebut benar benar dibuka 1 Maret 2022.

"Mudah mudahan bener dibuka, walaupun sudah di sangkal oleh PM Malaysia bahwa hal tersebut bersifat usulan dan masih harus dikaji. Semoga dengan dibuka, akan mengurangi WNI/CPMI yang mengunakan jalur tidak resmi masuk ke Sabah, khususnya wilayah kerja KRI Tawau," kata Emir.

Dibukanya jalur tersebut, tentu akan berpengaruh pada intensitas penangkapan CPMI illegal oleh aparat Malaysia.

"Secara otomatis tidak ada lagi WNI yang tertangkap, kecuali yang masih membandel lewat jalur tidak resmi, padahal pelabuhan Tawau sudah dibuka," imbuhnya.