175 Truk ODOL di Sumbar Terjaring Razia, 10 Sopir Positif Narkoba

PADANG, KOMPAS.com - Polisi mencatat 1.446 pelanggaran soal truk Over Dimension Over Load (ODOL) atau melebihi kapasitas dalam razia rutin sejak 25 Januari 2022 lalu di Sumatera Barat (Sumbar).

Dari pelanggaran itu terdapat 175 truk ODOL yang diamankan menjadi barang bukti.

Ironisnya dari tes urin secara acak yang dilakukan pada sopir, ditemukan 10 orang positif narkoba.

"Sudah lah truknya ODOL, sopirnya juga narkoba. Ini sangat berbahaya sekali," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya yang dihubungi Kompas.com, Selasa (15/2/2022).

Hilman mengatakan, terhadap 10 orang sopir truk yang positif narkoba itu, pihaknya menyerahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk ditindaklanjuti.

"Untuk tindak lanjutnya, 10 sopir itu kita serahkan ke Ditresnarkoba Polda Sumbar," jelas Hilman.

Hilman mengatakan, truk ODOL sudah sangat berbahaya dijalankan, ditambah sopir yang dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba akan semakin membahayakan.

"Jadi ini sangat jelas kurang pengawasan dari perusahaan atau pemilik truk. Kita minta ini diperhatikan," kata Hilman.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 175 truk ODOL di Sumbar yang terjaring razia dipotong atau dinormalisasi.

Razia itu dilakukan secara rutin oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan sejak 25 Januari 2022 lalu.

"Razia ini rutin dilakukan. Gunanya untuk mewujudkan zero ODOL tahun 2023 nanti," kata Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumbar, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Deny Kusdyana kepada Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Deny mengatakan, untuk penerapan zero ODOL Januari 2023 mendatang, pihaknya akan terus melakukan penindakan bekerjasama dengan kepolisian.

"Kita terus lakukan penindakan. Razia akan rutin dilakukan. Ini bertujuan agar 2023 tidak ada lagi truk ODOL di Sumbar," kata Deny.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya menambahkan, 175 truk tersebut menjadi barang bukti dan dilakukan penindakan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.

"Ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang kita kawal. Kita tidak ingin setengah-setengah," kata Hilman.

Hilman mengatakan, mayoritas kecelakaan truk di Sumbar disebabkan truk ODOL sehingga perlu penindakan yang serius.

Selain itu, kata Hilman, angka kecelakaan lalu lintas juga lebih tinggi dibandingkan angka kematian Covid-19 sehingga perlu langkah antisipasi.

"Salah satu langkah antisipasinya, ya perlu penindakan ODOL ini," kata Hilman.