Pemberontakan Republik Maluku Selatan: Tokoh, Latar Belakang, Dampak, dan Penyelesaian

KOMPAS.com - Salah satu peristiwa pemberontakan yang terjadi setelah masa kemerdekaan adalah proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) pada tanggal 25 April 1950.

Republik Maluku Selatan (RMS) menginginkan agar wilayah mereka berdiri sendiri dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aksi ini didahului oleh rangkaian propaganda agar rakyat memihak gerakan pemberontakan ini.

Melansir laman munasprok.go.id, pemberontakan RMS didalangi oleh Soumokil yang merupakan mantan jaksa agung NIT (Negara Indonesia Timur).

Kemudian pada 25 April 1950 diangkatlah beberapa tokoh yaitu J.H Manuhutu sebagai Presiden, Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri.

Sementara para menteri Republik Maluku Selatan (RMS) terdiri atas Mr.Dr.C.R.S Soumokil, D.j. Gaspersz, J. Toule, S.J.H Norimarna, J.B Pattiradjawane, P.W Lokollo, H.F Pieter, A. Nanlohy, Dr.Th. Pattiradjawane, Ir.J.A. Manusama, dan Z. Pesiwarissa.

Dr.J.P. Nikijuluw kemudian ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda pada Pada 27 April 1950.

Pada 3 Mei 1950, Soumokil kemudian diangkat menggantikan Manuhutu sebagai Presiden RMS.

Berlanjut pada 9 Mei 1950, Angkatan Perang RMS (APRMS) dibentuk dengan panglima tertinggi Sersan Mayor KNIL, D.J Samson.

Di bawahnya ada sersan mayor Pattiwael sebagai kepala staf dengan anggota Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Aipassa, dan Sersan Mayor Pieter.

Latar Belakang Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Melansir laman Kompas, latar belakang munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)adalah anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah.

Manusama, salah seorang tokoh RMS menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa.

Hal ini yang menjadi latar belakang pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS) dan munculnya pemberontakan.

Wilayah yang memberontak antara lain Pulau Ambon, Seram, dan Buru.

Dampak Pemberontakan

Pengibaran bendera Benang Raja dan dimulainya pemberontakan RMS menimbulkan berbagai dampak.

Dampak utama yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan.

Selain itu, terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS.

Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku.

Bahkan beberapa kejadian terorisme oleh anggota RMS juga terjadi di Belanda.

Hubungan Indonesia dan Belanda juga turut terdampak akibat munculnya pemberontakan ini.

Penyelesaian pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) ditempuh dengan berbagai cara.

Secara persuasif, pemerintah mengutus Dr. J. Leimena untuk melakukan pendekatan dengan menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS supaya tetap bergabung dengan NKRI.

Soumokil dengan tegas menolak permintaan ini dan ingin tetap melepaskan diri dari NKRI.

Akibatnya ditempuh cara perlawanan dengan membentuk Operasi Militer yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang.

Sebagai panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur, ia ditunjuk karena dianggap mengerti dan paham bagaimana kondisi di wilayah tersebut.

Setelah perlawanan panjang, Kota Ambon akhirnya dapat dikuasai pada awal November 1950.

Keberhasilan ini diikuti dengan penangkapan Presiden pertama RMS, JH Manuhutu dan Perdana Menteri RMS Wairisal, beserta sembilan menteri lainnya.

Para tokoh RMS ini kemudian dijatuhi hukuman penjara selama tiga sampai lima setengah tahun.

Namun saat terjadi pertempuran dalam merebut Benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang bertugas saat itu harus gugur di medan laga. Perang gerilya juga masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962.

Soumokil akhirnya tertangkap pada 12 Desember 1963 dan sesuai keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta, ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1966.

Sumber:
munasprok.go.id 
kompas.com