Banyak Proyek Bermasalah di Sumbar, Kejati Mengaku Sudah Terima Laporan Masyarakat

PADANG, KOMPAS.com-Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sudah menerima laporan masyarakat terkait proyek bermasalah di Sumbar.

Saat ini, Kejati Sumbar sedang melakukan pengumpulan data dan keterangan (pulbaket).

"Sudah ada masyarakat yang melapor. Kita sedang melakukan pulbaket," kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar Mustaqpirin yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/1/2022).

Mustaqpirin mengatakan pihaknya terus mengamati perkembangan dari kasus-kasus bermasalah yang terjadi di lingkungan Pemprov Sumbar.

"Ya, kita pantau terus perkembangannya," jelas Mustaqpirin.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyebutkan pihaknya belum ada menerima pengaduan dari masyarakat terkait persoalan proyek-proyek yang bermasalah di Sumbar.

"Belum ada," tegas Satake.

Kendati demikian, kata Satake, pihaknya terus memantau perkembangan kasus proyek yang bermasalah di Sumbar.

"Ini kan sudah menjadi sorotan. Kita terus pantau perkembangannya," kata Satake.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Sumatera Barat meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut sejumlah proyek yang mangkrak dan bermasalah di Sumbar.

Proyek-proyek strategis yang bermasalah dan putus kontrak di Sumbar di antaranya adalah pembangunan Main Stadion, pembangunan Gedung Budaya Sumbar dan lainnya.

Kemudian, ada proyek pengadaan sapi dan kambing di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pembangunan pagar gedung DPRD serta pengadaan mesin jahit yang semuanya bermasalah.

"Kami minta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki proyek-proyek bermasalah itu. Apakah itu kepolisian atau kejaksaan," kata anggota Fraksi Demokrat Sumbar Nofrizon kepada Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Nofrizon sempat mengeluhkan pekerjaan proyek dikuasai orang-orang ring 1 gubernur Sumbar.

Keluhan itu disampai saat Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/12/2021) di Gedung DPRD Sumbar, Padang kepada Gubernur Mahyeldi.

"Pak Gubernur saya menyampaikan aspirasi dan ini sejak saya 3 periode menjadi anggota dewan, baru kali ini terjadi. Proyek-proyek di organisasi perangkat daerah (OPD) dikuasai oleh orang-orang Ring 1," kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Nofrizon, Senin.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari berbagai pihak kalau ada persoalan yang tidak beres di lingkungan OPD.

"Silahkan laporkan. Nanti kan bisa kita evaluasi," kata Mahyeldi.

Mengenai orang-orang ring 1 yang berada di lingkungan OPD, Mahyeldi mengaku tidak mengetahuinya.

"Siapa itu, saya tidak tahu. Silahkan tanya ke yang bersangkutan," jelas Mahyeldi.