Banyak Proyek Bermasalah di Sumbar, Anggota DPR Desak Aparat Turun Tangan

Proyek-proyek strategis yang bermasalah dan putus kontrak di Sumbar di antaranya adalah pembangunan Main Stadion, pembangunan Gedung Budaya Sumbar, dan lainnya.

Kemudian ada proyek pengadaan sapi dan kambing di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pembangunan pagar gedung DPRD serta pengadaan mesin jahit yang semuanya bermasalah.

"Kita minta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki proyek-proyek bermasalah itu. Apakah itu kepolisian atau kejaksaan," kata anggota Fraksi Demokrat Sumbar Nofrizon kepada Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Nofrizon mengatakan akibat mangkraknya dan diputus kontrak proyek-proyek itu membuat pembangunan di Sumbar juga terhambat.

"Saya dengar proyek bermasalah itu sangat banyak yang tersebar hampir di seluruh organisasi perangkat daerah. Saat ini hanya beberapa yang mencuat, kita sedang mencari datanya," kata Nofrizon.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat menyebutkan aparat penegak hukum bisa saja turun ke lapangan mengusut sejumlah proyek bermasalah itu.

"Untuk menyelidiki apakah ada perbuatan melanggar hukum yang berpotensi merugikan keuangan daerah kenapa tidak," kata Hidayat.

Namun menurut Hidayat, hal utama yang harus dilakukan adalah Gubernur wajib melakukan evaluasi dan menyelidiki secara internal kenapa banyak proyek bermasalah padahal aturan sudah sangat jelas dan tegas.

Hidayat juga meminta agar Gubernur mengumumkan perusahan yang gagal melaksanakan proyek dengan baik ke publik sehingga masyarakat mengetahuinya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Sumbar mengeluhkan pekerjaan proyek dikuasai orang-orang ring 1 gubernur Sumbar.

Keluhan itu disampai saat Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/12/2021) di Gedung DPRD Sumbar, Padang kepada Gubernur Mahyeldi.

"Pak Gubernur saya menyampaikan aspirasi dan ini sejak saya 3 periode menjadi anggota dewan, baru kali ini terjadi. Proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikuasai oleh orang-orang ring 1," kata anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Nofrizon, Senin.

Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengatakan, pihaknya siap menerima laporan dari berbagai pihak kalau ada persoalan yang tidak beres di lingkungan OPD.

"Silahkan laporkan. Nanti kan bisa kita evaluasi," kata Mahyeldi.

Mengenai orang-orang ring 1 yang berada di lingkungan OPD, Mahyeldi mengaku tidak mengetahuinya.

"Siapa itu, saya tidak tahu. Silahkan tanya ke yang bersangkutan," jelas Mahyeldi.