Pemkab Klaten Anggarkan Rp 5 Miliar untuk Perbaiki Jalur Evakuasi Gunung Merapi

Jalur evakuasi kawasan rawan bencana (KRB) III Gunung Merapi tersebut akan diperbaiki pada tahun ini dengan cara dibeton.

"Sudah kita anggarkan. Untuk tahun ini kita anggarkan dulu karena satu ruas itu membutuhkan anggaran cukup besar karena yang diperhatikan tidak hanya di wilayah Kemalang. Tahun ini kita anggarkan Rp 5 miliar untuk diperbaiki dengan sistem beton kita ambil yang paling parah dulu," kata Bupati Klaten Sri Mulyani dihubungi Kompas.com via telepon, Senin (3/1/2022).

Menurut Mulyani, jalur evakuasi Gunung Merapi di Desa Sidorejo yang mengalami rusak parah tersebut panjangnya sekitar 1 kilometer.

Kerusakan jalur evakuasi tersebut diduga karena sering dilalui truk aktivitas pertambangan galian C di lereng Gunung Merapi.

"Jalannya memang harus dibeton. Selanjutnya itu kan jalur evakuasi otomatis namanya jalur evakuasi sebenarnya untuk galian C atau truk galian C tidak boleh melintas di situ," ungkap dia.

"Seharusnya memang para penampang ya harus tertiblah di sana. Karena di situ radiusnya dekat dengan Merapi sebenarnya kegiatan penambangan tidak boleh. Karena saya cek ke sana izinnya belum lengkap. Harusnya yang izinnya belum lengkap tidak melakukan kegiatan di sana," sambung Mulyani.

Mengenai pengawasan jalur tersebut setelah diperbaiki, kata Mulyani tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Pihaknya akan turut melibatkan masyarakat Desa Sidorejo untuk bersama-sama melakukan pengawasan jalur evakuasi tersebut.

"SDM kita terbatas ya. Tentunya masyarakat membantu kita (pemerintah) dalam pengawasan jalur itu. Karena kalau nanti sudah diperbaiki jalur padat, ramai dengan truk golongan C ya nanti ketahanan awetnya tidak akan panjang. Karena asas untuk jalur evakuasi masyarakat bisa melakukan fungsi pengawasan," kata Mulyani.

Pihaknya telah meminta kepada dinas terkait untuk segera melengkapi administrasi agar pengerjaan proyek perbaikan jalur evakuasi tersebut bisa dilakukan.

"Tadi sudah saya tekankan dirapat rutin dengan OPD atau kepada seluruh kepala OPD di Klaten saya tekankan untuk kegiatan fisik jalan, bangunan untuk segera disiapkan administrasinya. Tahapannya setelah administrasi OPD lengkap nanti akan dikirimkan ke BLP untuk dilakukan pelalangan," ungkap dia.