1,6 Juta ASN Terancam Kerja di Rumah, Ini Tanggapan Ridwan Kamil

Menurut Emil, sapaan akrabnya, wacana itu masuk akal mengingat adanya pergeseran orientasi kerja pemerintah.

"Sekarang itu manajemen pembangunan itu berorientasi pada hasil bukan proses. Kalau orientasi hasil, tempat jadi nggak relevan bagi pekerjaan atau jabatan seperti nginput data yang tak perlu ke lapangan. Interaksi itu tak bisa dihindari," kata Emil di Kota Bandung, Rabu (22/12/2021).

Menurut Emil, wacana ini punya benang merah dengan kebijakan pemerintah yang akan menghilangkan pegawai eselon III dan IV.

"Saya menduga ini sudah dipikirkan dengan baik, memilah mana pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, berorientasi pada hasil mana yang membutuhkan interaksi lapangan. Arahan Presiden kan eselon III dan IV di Kementrian itu sudah mulai reorganisasi," tuturnya.

Di Jabar, lanjut Emil, penghapusan eselon IV akan dimulai Januari tahun depan. Nantinya, kerja eselon IV akan berkelompok mengeroyok satu proyek atau program yang menjadi prioritas pemerintah sesuai kondisi.

"Di Jabar mulai Januari (2022) eselon IV sudah nggak ada, kita provinsi pertama dan kita akan melakukan yang namanya Team of Team (ToT). PNS nanti bergerak per program kayak kepanitiaan. Contohnya beres urusan PON, geser ke Covid, pindah ke urusan lain sesuai urgensi dan tujuan pembangunan saat itu tanpa melihat dia dukunya dari dinas mana," paparnya.

Menurut Emil, pola kerja semacam itu bakal jadi keniscayaan di masa depan seiring dengan berkembangnya teknologi.

"Itu masa depan manjemen pekerjaan, jadi keniscayaan karena ada pergeseran berorientasi hasil bukan oroentasi pada proses yang kadang terlalu kaku hierarkinya," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, setidaknya 1,6 juta aparatur sipil negara (ASN) akan dirumahkan atau bekerja dari rumah.

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. ASN yang terancam dirumahkan tersebut merupakan ASN tenaga pelaksana atau administrasi.

"Nanti kalau tidak bisa, kami tingkatkan profesionalitasnya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Senin (20/12/2021).

Untuk memangkas birokrasi, ASN yang bekerja di kantor nantinya hanya eselon 1 dan 2. ASN tersebut akan bertugas untuk memimpin dan mengorganisasi percepatan perizinan dan pelayanan publik.

Tjahjo mengatakan, setidaknya ada 1,6 juta ASN yang perlu ditata. Salah satu upaya penataan ASN tenaga pelaksana tersebut adalah dengan mengalihkan pada tenaga pendidikan.

Jumlah tenaga pelaksana yang besar tersebut tidak dapat langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon. Pasalnya, hal itu akan membutuhkan anggaran yang besar.

"Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya," ucap Tjahjo.