Ganjar Tanggapi Pernyataan Bupati Banyumas soal OTT KPK: Kalau OTT Dikasih Tahu Ya Lari

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, video Husein yang mengatakan bahwa para kepala daerah takut dan tidak mau di-OTT, menjadi viral di media sosial.

"Kami mohon kepada KPK sebelum OTT kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia berubah ya sudah lepas gitu, Pak. Tapi kemudian kalau tidak berubah baru ditangkap, Pak," ujarnya dalam cuplikan video.

Ganjar mengaku sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Banyumas. Selain itu, terang Ganjar, Achmad Husein pun telah memberikan klarifikasi kepadanya.

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu lah, jangan langsung di-OTT," ujarnya di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (15/11/2021).

Kata Ganjar, bupati dan wali kota tidak perlu takut dengan OTT KPK lantaran pencegahan terhadap tindak korupsi dimulai dari diri sendiri.

"Maka kemarin saya sampaikan, ya tidak bisa, kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, kalau OTT dikasih tahu ya 'mlayu' (lari)," ucapnya.

Pernyataan Bupati Banyumas soal OTT tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng.

Acara yang diadakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng, Kamis (11/11/2021), turut dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Ganjar.

Ganjar menerangkan, Firli Bahuri juga sudah memberikan rambu-rambu mengenai area rawan itu supaya kepala daerah tidak terlibat kasus korupsi, atau bahkan kena OTT.

"Saya juga sampaikan ke bupati, dari penjelasan KPK itu, ya kita sendiri sebenarnya yang harus mencegah. Bukan kita minta untuk dikasih tahu. Tapi kita cegah diri kita jangan sampai masuk area itu. Kalau nekat ya buat saya itu harus ditangkap," terangnya.

Penjelasan Bupati Banyumas

Bupati Banyumas Achmad Husein menjelaskan, pernyataannya soal OTT tersebut bersifat usulan.

Menurutnya, kepala daerah kerap dituntut membuat kebijakan cepat demi kepentingan masyarakat.

Akan tetapi, setelah dirunut, ternyata kebijakan itu menyalahi aturan di atasnya.

"Bukan masalah ambil uang proyek, ambil uang dari lelang jabatan, kalau itu sudah selayaknya dihukum. Yang saya maksud terkait pengambilan kebijakan yang bersifat mendesak, ternyata aturan di atasnya tumpang tindih,” tuturnya di Banyumas, Jateng, Senin.

Husein menyatakan, dirinya tidak takut dengan OTT KPK.

"Insyaallah (saya) enggak ada masalah, kalau ada masalah saya enggak mungkin berani ngomong. Sepanjang saya tidak melakukan (korupsi), ngapain takut," ungkapnya.

Ketua KPK Firli Bahuri meminta kepala daerah supaya tidak takut terhadap KPK.

Pernyataan Firli ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng, Kamis (11/11/2021).

Dikatakan Firli, selama kepala daerah bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.

"KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan," sebutnya.

Firli menuturkan, korupsi bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan keserakahan.

Oleh karena itu, praktik korupsi dapat dilawan dengan kesadaran dan integritas dari kepala daerah.

"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi, saya minta kepada seluruh bupati/wali kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat," paparnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Semarang, Riska Farasonalia; Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain | Editor: Khairina)