PPP Jember Bergejolak, 24 PAC Deklarasi Tolak Ketua DPC

Mereka meminta agar ada ketua baru dalam kepemimpinan DPC PPP Jember.

24 PAC 

Juru bicara Forkompac Jember Khusnul Mansyur mengatakan, dari 31 PAC PPP Jember, ada 24 PAC yang tergabung dalam deklarasi tersebut. Mereka semua memiliki SK jabatan PAC.

“Kami bertekad ke depan membawa pembaruan,” kata dia pada Kompas.com saat deklarasi di Kecamatan Kaliwates.

Dia menilai selama ini kepemimpinan DPC PPP Jember tidak mengakomodasi kepentingan kader.

Banyak yang tidak puas dengan pola kepemimpinan ketua DPC sekarang.

Seperti, tidak adanya konsolidasi pada kader yang di bawah, tidak ada kantor DPC dan lainnya.

“Misal kami minta bantuan agar PAC dibantu untuk usaha, tidak ada. Kemana dana yang masuk ke DPC, seperti dana banpol maupun fraksi,” papar dia.

Pilih tim formatur untuk ajukan nama ketua

Pihaknya juga mengaku sudah memilih tim formatur yang ditunjuk dari unsur PAC.

Tim tersebut akan memilih nama untuk diajukan sebagai ketua DPC PPP Jember.

“Kita tidak sampaikan di sini untuk sementara,” ucap dia.

Ketua DPC tersebut diusulkan oleh empat unsur tim formatur PAC, satu DPC, satu DPW dan satu DPP PPP.

Total ada tujuh suara yang akan menentukan nama ketua tersebut.

“Kami optimistis merebut lima formatur,”ucap dia.

Para kader PAC itu menginginkan kriteria ketua yang transparan terkait keuangan partai.

Selain itu, juga sosok yang tegas dan mengayomi kader PPP sendiri.

“Kriteria juga harus milenial, muda dan punya wawasan yang luas. Pengelolaan keuangan juga harus transparan,” jelas dia.

Tanggapan ketua DPC PPP

Sementara itu, ketua DPC PPP Jember Madini Farouq menambahkan, pihaknya tetap menjalin konsolidasi dengan kader.

Sebab, program tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada komunikasi dan konsolidasi.

“Saya menganggap itu dinamika internal menjelang Muscab PPP,” aku dia.

Dia menilai ada pihak yang ingin mengadu antara PAC dan DPC PPP yang selama ini sudah baik.

Hal itu juga dinilai merupakan cara bagi yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua DPC PPP Jember.

Dia mengaku, ada transparansi anggaran dan pertanggungjawaban lima tahun dalam organisasi. Hal ini disampaikan dalam forum Muscab.

“Kalau dana Banpol itu ada pertanggungjawaban secara administratif yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK,”ucap dia.

Untuk itu, pihaknya mempertanggungjawabkan secara administratif pada Bakesbangpol.

“Itu sudah kami lakukan pertanggung jawabkan tahunan,” ujar dia.

Terkait kantor DPC, kata dia, kantor yang sekarang masih dikuasai oleh mantan ketua DPC PPP yang dulu.

Padahal, kantor itu merupakan kantor DPC PPP. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah bahwa lahan itu adalah lahan Pemda.