Penanganan Deportan dari Malaysia Dianggap Kurang Baik, Nakes Mulai Khawatir

Para PMI tersebut dikatakan tidak menjalankan standar protokol kesehatan yang baik. 

Pengiriman demi pengiriman para deportan ditakutkan menjadi awal lonjakan kasus Covid-19 di perbatasan RI – Malaysia.

"Sebenarnya pasien covid-19 di Nunukan sudah turun, tapi tidak bisa dimungkiri ada anak dan dewasa yang kembali positif dalam perawatan RSUD Nunukan karena saudara kita deportan itu," ujarnya, Senin (11/1/2021).

Soleh menilai, penanganan para deportan kurang maksimal.

Banyak pengakuan pasien dari deportan yang menuturkan betapa mereka kurang diperhatikan ketika terjangkit Covid-19.

Begitu pula saat karantina, standar penanganan dengan isolasi terpusat tidak diterapkan dengan benar.

Mereka masih berbaur dan mengakibatkan jangkitan wabah menyebar di lokasi penahanan.

"Beberapa pengakuan pasien yang kami tangani, mereka memang diminta untuk tes PCR. Tapi itu tidak dibarengi dengan adanya batasan waktu. Ada yang 4 hari PCR bahkan sudah seminggu dan dideportasi. Itu jadi momok menakutkan juga bagi para tenaga kesehatan di Nunukan," kata Soleh.

Fakta tersebut diperkuat dengan adanya 16 deportan yang dipulangkan pada Kamis 21 Oktober 2021 lalu, ternyata terkonfirmasi positif Covid-19.

Persoalan ini, kata Soleh, butuh solusi serius.

Para petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Imigrasi, ataupun para tenaga kesehatan harus ekstra ketat dalam melakukan screening dan testing bagi para deportan.

"Memang Nunukan sekarang sudah dilengkapi laboratorium PCR, tapi kalau dihantam terus dengan pengiriman deportasi, kita akan kewalahan. Terlebih dari sejumlah temuan dokter di lapangan, para deportan ini tidak mendapat penanganan sesuai standar penanganan Covid-19 saat berada dalam penahanan," imbuhnya.

Soleh juga berharap, kondisi ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah.

Menurutnya, lebih baik Pemda Nunukan berkoordinasi dengan Konsulat RI di Tawau Malaysia untuk mencegah adanya kluster baru dan peningkatan kasus Covid-19 akibat intensitas deportasi.

"Apalagi kami menemukan para penjual ikan kita yang ke Malaysia, mereka PCR, tapi itu lagi, masa berlakunya tidak ada. Mereka bebas keluar masuk meski PCR-nya sebulan lalu, banyak yang seperti itu dan itu temuan dokter juga di lapangan. Saya yakin temuan dokter validasinya sangat akurat, ini menjadi catatan IDI Nunukan juga," tegasnya.

Dimintai tanggapan atas temuan dan catatan IDI Nunukan, Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KRI Tawau Malaysia Emir Faisal membantah penanganan deportan kurang maksimal.

"Tidak betul. Tiga hari sebelum pemulangan, kami lakukan tes PCR kepada deportan bekerja sama dengan klinik yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Saat pengambilan di Depot Immigresen, kami awasi dengan menugaskan Satgas Perlindungan WNI dan BHI," jawabnya.