6.000 Guru di Kota Mataram Belum Divaksin, Ini Penjelasan Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Fatwir Uzali mengaku kesulitan menjangkau para guru tersebut.

"Sebanyak 6.000 guru yang belum divaksinasi itu merupakan guru di sekolah-sekolah swasta, sehingga kami kesulitan untuk menyikapinya," kata Lalu Fatwir di Mataram seperti dikutip dari Antara, Jumat (29/10/2021).

Meski begitu, vaksinasi Covid-19 guru di sekolah negeri sudah mencapai 91 persen dari target 9.000 guru.

Sementara capaian vaksinasi Covid-19 tenaga nonguru sebanyak 89 persen.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi terungkapnya data 6.000 guru di Kota Mataram ternyata belum divaksinasi, dalam kegiatan rapat koordinasi validasi data sasaran vaksin Covid-19 di Kota Mataram.

Rapat koordinasi itu dihadiri Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.

Fatwir menyebut, dinas pendidikan telah berulang kali mengirimkan surat izin pelayanan vaksinasi di sekolah swasta.

Bahkan, dalam surat tersebut, dicantumkan sanksi administrasi untuk sekolah yang tidak melaksanakan kgegiatan vaksinasi.

"Sayangnya hal itu kurang mendapatkan perhatian, apalagi sekolah yang dikelola yayasan. Ada beberapa sekolah secara jelas menolak, tapi ada juga yang belum mau karena alasan masih ragu-ragu," katanya.

Untuk meningkatkan vaksinasi para guru itu, Disdik Mataram akan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram dan tim vaksinasi dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Jika masih enggan divaksinasi, para guru dari sekolah swasta itu akan diminta membuat surat pernyataan dan menjabarkan alasannya.

"Ini akan menjadi tugas Satgas Covid-19, termasuk jajaran TNI/Polri agar satgas memiliki acuan riil ketika dilakukan validasi cakupan vaksinasi," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Mataram Kombes Heri Wahyudi mengatakan, hal ini merupakan kewenangan Wali Kota Mataram.

"Jika guru di sekolah swasta ternyata ada yang tidak mau divaksinasi bahkan menolak, yang bisa menjawab kepala daerah untuk mengambil kebijakan final," katanya