Ikut Program Infrastruktur Hijau, Jabar Ajukan Pembiayaan untuk 3 Sektor Ini

KOMPAS.com – Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat (Jabar) Ady Rachmat mengatakan, pihaknya mengajukan tiga sektor pembiayaan dalam rangkaian program Green Infrastructure Initiative (GII) atau program infrastruktur hijau.

Adapun tiga sektor tersebut adalah pembiayaan pengelolaan air, pengolahan limbah dan sampah padat, dan transportasi publik perkotaan.

“Untuk pengelolaan air dan air limbah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengajukan pengelolaan limbah domestik di Sungai Citarum dan air minum atau sanitasi di Jabar Selatan,” ujar Ady, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Untuk sektor transportasi, lanjut dia, Jabar akan mengajukan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Bandung.

Sementara itu, sebut Ady, untuk limbah padat, Pemprov Jabar mengusulkan penanganan persampahan kawasan Metropolitan Rebana.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri workshop bersama empat provinsi prioritas yaitu Jabar, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Bali. Kegiatan ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman) dan tim penilai GII di Bandung, Rabu (27/10/2021).

“Kami ikuti rangkaiannya dengan mengikuti workshop dan juga tinjauan lapangan. Kegiatan workshop merupakan rangkaian praseleksi. Dari seleksi akan dipilih kandidat terkuat sebagai penerima bantuan dana dari GIZ,”ujar Ady.

Meski usulan-usulan tersebut belum mengerucut pada keputusan final, tetapi ia meyakini bahwa secara informal dari pihak Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) lebih condong mendorong Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Alasannya, karena Citarum masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018. Perpres ini berisi tentang Pengamanatan Revitalisasi Citarum Hingga 2025 dan problem terbesarnya sebagai air dengan limbah domestik.

“Jika lolos seleksi Pemprov Jabar harus melakukan kajian, persiapan konstruksi, kelembagaan, pengelola, dan pendampingan nonfisik,”ucap Ady.

Jabar masuk provinsi prioritas program GII

Jawa Barat sendiri termasuk dalam salah satu provinsi prioritas program infrastruktur hijau atau Green Infrastructure Initiative (GII). Program ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan lembaga ahli Jerman.

Adapun kerja sama tersebut ditandai dengan “Kick Off Steering Committee Meeting Jerman – Indonesia” yang dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Republik Indonesia (RI) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual dari Makodam Jayakarta, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Sebagai tindak lanjut kerja sama itu, tim ahli GII yaitu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melakukan peninjauan di beberapa lokasi kawasan DAS Citarum, Kabupaten Bandung, Rabu (27/10/2021).

Peninjauan tersebut dipimpin Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman Mochamad Saleh Nugrahadi.

Tim ahli GII dan pihak Kemenko Kemaritiman mengunjungi empat titik DAS Citarum, yaitu kolam retensi Cieunteung Baleendah di sektor enam, Taman Wisata Desa atau Pembibitan Kertasari di sektor 23, Situ Cisanti di sektor satu Kertasari, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu PT MCAB di Jalan Cisirung.

Dalam kesempatan tersebut, Saleh mengatakan, tujuan peninjauan dari tim penasihat GIZ untuk memperkenalkan dan melihat kemajuan Citarum dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman.

"Citarum menjadi contoh yang vital mewakili Jabar dan nasional. Baru ada kali ini proyek sungai yang menjadi perpres, " ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, lanjut dia, tim ahli GII juga ingin melihat secara langsung isu-isu yang terjadi di Citarum agar bisa menjadi pembelajaran bagi provinsi lain sekaligus menginspirasi.

"Tujuan kami, Jabar dapat mengajukan proyek Citarum dan bisa mengajukan proposal kepada GIZ Jerman dengan dana hibah senilai 4,4 juta euro untuk feasibility study (FS) atau uji kelayakan di empat provinsi prioritas,"imbuh Ady.

Adapun empat provinsi itu, lanjut dia, akan dipilih dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah daerah yang dinilai memiliki komitmen penerapan infrastruktur hijau.

Masing-masing daerah tersebut dinilai cukup kuat untuk merealisasikan proyek jika direpresentasikan di tempat itu.

“Memang pada dasarnya bersaing mana yang paling layak dan nanti pada akhirnya diberikan pinjaman bersubsidi,” kata Ady.

Kelayakan tersebut, imbuh dia, dinilai dari sikap pemerintahnya, penyusunan proposal yang bankable, dan tingkat kekritisan.

“Seperti Citarum ini kan banyak yang memanfaatkan dan sempat dicap sebagai sungai terburuk di dunia. Akan tetapi saat ini sudah mulai membaik setelah ditangani,”ucap Saleh.

Proyek Green Infrastructure Initiative

Untuk diketahui, berawal dari penandatanganan kerja sama di Berlin pada Rabu (2/10/2021), proyek GII atau Inisiatif Indonesia-Jerman untuk Infrastruktur Hijau saat ini sudah mencapai tahap pembentukan steering committee atau komite pengarah dari kedua negara.

Dari Indonesia diwakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kementerian Kemaritiman), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara itu, dari pihak Jerman diwakili oleh Kementerian Federal Urusan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Kfw Entwicklungsbank (KfW) – Bank Nasional Jerman, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

GIZ dan Kfw akan bertindak sebagai konsultan ahli dalam GII. GIZ akan mengarahkan proyek pada level teknis, sedangkan KfW dalam aspek pembiayaan.

Melalui kerja sama proyek GII, Jerman akan memberikan dukungan pendanaan sebesar 2,5 miliar Euro atau sekitar Rp 41,25 triliun untuk pembiayaan inovatif mencakup pengelolaan air, pengolahan limbah dan sampah, dan transportasi publik perkotaan.

Berdasarkan sesi pertama rapat komite pengarah, empat provinsi yakni Jabar, Jateng, Jatim dan Bali dipilih dan selanjutnya akan diidentifikasi potensi proyek investasi serta pengembangan studi persiapan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, program infrastruktur hijau di Jabar akan difokuskan untuk mengembangkan beberapa kawasan metropolitan.

Dengan pembiayaan inovatif tersebut, lanjut dia, Pemprov Jabar tidak perlu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini sedang diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.