Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan dua pesan penting kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar.

Pesan pertama, kata dia, setiap BUMD di Jabar harus memiliki kinerja keuangan baik dengan mencetak laba.

“Kedua, BUMD harus menjadi agen perubahan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jadi memang jangan rugi dan jangan diam,” tutur Ridwan dalam keterangan pers resminya, dikutip Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut mengatakan, dua pesan itu sangat penting terhadap pengelolaan BUMD. Sebab, jika tidak bisa menjalankan, BUMD tidak layak lagi untuk dipertahankan.

“Kalau (BUMD) diam saja dan tidak ada pergerakan, apalagi rugi, sebenarnya tidak layak untuk tetap bertahan,” kata Kang Emil.

Dua pesan tersebut disampaikan Kang Emil saat membuka agenda CEO Lecture bersama Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Slimy Karim di Hotel Hilton, Kota Bandung, Senin (25/10/2021).

Ia melanjutkan, BUMD pada dasarnya beroperasi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa BUMD harus bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah.

Selain itu, imbuh dia, BUMD juga harus bisa menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan.

"Ini termasuk kewajiban BUMD untuk memperoleh laba dan atau keuntungan," ujarnya.

Kepada para tamu yang hadir, Kang Emil mengaku lebih memilih untuk memiliki sedikit BUMD produktif ketimbang banyak BUMD tetapi dengan kondisi keuangan negatif.

"Kuncinya itu, bukan bangga banyak-banyakan BUMD, tapi harus punya semangat itu. Saya lebih baik punya BUMD sedikit, tapi produktif. Dibandingkan banyak, tapi berdarah-darah dan setiap tahun minta subsidi penyertaan modal dari pemerintah provinsi," ucapnya.

Tidak lupa, ia berpesan agar BUMD tidak mengulangi “cerita lama” mengenai fasilitas direksi yang melebihi kepatutan. Pasalnya, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian perusahaan.

“Sehingga akhirnya penyertaan modal habis hanya untuk kegiatan operasional dari direksi atau komisaris,” ujarnya.