Cerita Rusnawi, Tanggalkan Pangkat Kolonel TNI AU untuk Jadi Kepala BKKBN, Ternyata Nomor Kepegawaian Bodong

Setelah lulus semua tahapan dan dilantik pada 1 April 2020 menjadi Kepala Perwakilan BKKBN NTB, nasib apes malah menimpa mantan anggota TNI AU berpangkap kolonel ini.

Ternyata, nomor kepegawaian yang diterimanya bodong.

"Nomor kepegawaian yang saya terima setelah menjabat Kepala BKKBN NTB ternyata bodong. Tidak terdaftar pada Badan Kepegawaian Negara," kata Rusnawi saat berbincang dengan Kompas.com di Pangkalpinang, Senin (26/9/2021).

Akibat nomor kepegawaian yang tidak benar itu, Rusnawi tak bisa menerima gaji dan tunjangan jabatan.

Nomor asal-asalan

Rusnawi menyebut, nomor kepegawaian yang dikirimkan BKKBN ke BKN terkesan asal-asalan.

Nomor yang terdiri dari 18 angka itu setelah diklarifikasi ke BKN, dinyatakan tidak terdaftar dan tidak pernah ada.

"Pendaftaran itu dilakukan BKKBN pusat dan angka-angka itu terkesan asal-asalan, tidak tahu dari mana dapatnya. Sepertinya asal isi, yang penting jumlah angkanya sudah sesuai dan ternyata tidak terdaftar," kata Rusnawi.

Rusnawi Menggugat

Rusnawi kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selama enam bulan, Rusnawi terus berupaya mengajukan perbaikan nomor kepegawaian.

Selama itu pula ia tidak bisa menerima haknya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN).

Majelis hakim melalui putusan nomor 95/G/2021/PTUN.JKT akhirnya mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan Rusnawi.

Pengadilan memerintahkan BKKBN untuk memproses dan memenuhi hak Rusnawi selaku pegawai negara.

"Sayangnya, BKKBN justru tidak mengikuti perintah pengadilan. Mereka banding dan membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara," ujar Rusnawi.

Rusnawi berhenti

Rusnawi memutuskan berhenti menjabat sebagai Kepala BKKBN NTB pada September 2020.

Guna menyambung hidup, Rusnawi akhirnya tiba di Bangka Belitung.

Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta.

"Ini perlu menjadi perhatian Presiden. Untuk jabatan tinggi pratama saja bisa seperti ini, padahal sudah seleksi terbuka dan pelantikan. Ini harus diperbaiki kinerja pegawai seperti ini," kata Rusnawi.

Penjelasan BKKBN

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Hukum BKKBN Ahmad Fuadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses hukum di tingkat banding.

"Kami juga berharap hak-hak Beliau (Rusnawi) sebagai pegawai bisa terpenuhi, tentunya itu dari keputusan hukum yang bisa dilaksanakan semua pihak, BKKBN dan BKN," ujar Fuadi yang akrab dipanggil Suat.

Terkait nomor kepegawaian yang tidak terdaftar, Suat berdalih ranahnya berada di bidang kepegawaian.

"Waktu itu ditambahkan angka nol di belakang agar bisa di-print out suratnya. Karena NRP empat angka, sementara yang harus diisi 18 digit. Namun, tetap nanti kita lihat hasil pengadilan," ucap Suat. (Penulis Kontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur | Editor Abba Gabrillin)