Muncul Klaster Sekolah di Jateng, Wonogiri Belum Pastikan Gelar PTM Terbatas

WONOGIRI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri belum bisa memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas setelah munculnya klaster sekolah di Jateng.

Untuk itu, Pemkab Wonogiri akan mengevaluasi ulang terkait pelaksanaan PTM sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kami belum bisa pastikan (PTM). Karena fakta riil dari beberapa daerah yang menyelenggarakan PTM menimbulkan klaster baru. Saya yakin pemerintah pusat juga akan melakukan evaluasi dengan fakta-fakta itu,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo kepada Kompas.com, Kamis (23/9/2021).

Pria yang akrab disapa Jekek ini menuturkan, secara internal Pemkab Wonogiri melakukan evaluasi sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait PTM.

Evaluasi itu akan ditemukan beberapa konsep dan strategi agar saat Kabupaten Wonogiri menggelar PTM penularan Covid-19 dapat diminimalisir.

“Kita akan evaluasi secara umum. Dan rencana penjadwalan penggelaran PTM akan didiskusikan ulang dengan dinas terkait. Tentu mendasari terhadap kejadian klaster-klaster PTM yang sudah diselenggarakan di daerah lain,” ungkap Jekek.

Jekek mengatakan, kebijakan yang diambil selama pandemi seperti menggelar PTM harus berdasarkan rekomendasi dari ahli epidemiologi.

Berdasarkan rekomendasi ahli epidemiologi, kata dia, sekolah dapat menggelar PTM setelah semua siswa dan guru dipastikan sudah divaksin Covid-19.

“Rekomendasinya jelas kok selesaikan vaksinasi baru menggelar PTM. Dan sejak awal sudah saya sampaikan PTM akan saya gelar manakala seluruh pelajar yang akan mengikuti PTM sudah mendapatkan vaksin covid-19. Kami berpijak pada rekomendasi ahli. Bukan keinginan yang bersifat spontan,” ujar Jekek.

Bagi Jekek, vaksinasi menyeluruh bagi siswa dan guru menjadi bentuk upaya pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan saat mengikuti PTM.

“Kalau sudah terbentuk antibodi jika ada siswa yang terpapar maka pengendaliannya mudah. Berbeda kalau ada klaster, kemudian sekitarnya belum tervaksinasi maka penyebaran akan lebih cepat,” jelas Jekek.

Jekek mengatakan, tidak perlu menerapkan pemeriksaan rapid test antigen bagi siswa dan guru yang akan mengikuti PTM.

Pasalnya, rapid test antigen dilakukan untuk mengecek para kontak erat setelah ada kejadian kasus Covid-19.

Selain itu, kata Jekek, pemerintah harus mempersiapkan infrasturktur alat antigen dan petugas media yang melakukan rapid test antigen.

“Kalau tidak ada yang bergejala (terpapar Covid-19) saya pikir tidak perlu (di-rapid antigen). Kita harus berhitung dengan keterbatasan nakes. Dan tentunya tidak ada sesuatu yang ideal di masa kedaruratan,” demikian Jekek.