Viral, Video Debat Panas Plt Bupati Bener Meriah Vs Aktivis soal Gaji Honorer, sampai Hampir Adu Fisik

Dalam video pertama berdurasi 2.50 menit tersebut tampak Dailami dan seorang aktivis Garis Merah bernama Nasri Gayo berdebat soal pemecatan sejumlah pejabat daerah, dana lahan puskesmas, hingga tertundanya gaji pegawai honorer sampai sembilan bulan.

Dailami sempat tersulut emosinya saat adu debat, bahkan sampai dipegangi oleh sejumlah ajudannya agar tak terjadi kontak fisik. 

Dalam orasinya, pihak aktivis menyinggung kinerja Sekda Bener Meriah Haili Yoga dan sejumlah pejabat terkait, yang mereka nilai lebih mengutamakan proyek daripada hak-hak tenaga honorer dan PNS.

Para aktivis itu menduga dalam proyek lahan puskesmas ada fee yang dibayarkan di depan, sehingga mereka ingin Sekda dan pejabat dinas yang terlibat agar dipecat. 

Dailami pun langsung memotong.

Debat panas 

"Dengar dulu, you itu salah. Itu (Penggunaan dana DAK) sudah siap ditender, kemudian lahan bermasalah. Jadi uang (APBD) harus dihabiskan, kalau tidak dikembalikan ke pusat. Kedua, untuk tenaga honorer dan insentif PNS mereka tidak komplain, karena sudah saya panggil," tegas Dailami, dalam video yang beredar.

Aktivis Nasri kembali membantah statemen Dailami. Menurut mereka, komplain para tenaga honorer terkait persoalan gaji sudah lebih dahulu mencuat di media.

Saat Dailami akan menjawab hal itu, Nasri langsung beranjak pergi. Sikap Nasri itu membuat Dailami bergegas mengejarnya beberapa langkah untuk melanjutkan klarifikasi.

"Sini kamu, saya mendengar aspirasi Anda, jangan Anda emosi," kata Dailami, dalam video kedua yang berdurasi 56 detik.

"Sekarang 2.000 honorer tidak lagi bermasalah, cuma kamu yang bermasalah," lanjut Dailami dengan nada tinggi.

Di akhir video, Plt Bupati Bener Meriah dengan Nasri Gayo tampak seperti akan melakukan kontak fisik.

Sehingga para ajudan dan sejumlah orang langsung memegang kedua belah pihak untuk mengakhiri perdebatan panas itu.

Duduk perkara debat panas, menurut Plt Bupati Bener Meriah

Dikonfirmasi Kompas.com soal beredarnya video debat panas tersebut Plt Bupati Bener Meriah Dailami membenarkan peristiwa tersebut.

Ia mengatakan, kejadian itu terjadi saat jam istirahat sidang pembahasan APBK-P di kantor DPRD Kabupaten Bener Meriah.

Menurut Dailami, awal dari perdebatan itu ketika para aktivis membentangkan spanduk  bertuliskan pemecatan Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan serta Kesehatan Bener Meriah.

"Setelah jam istirahat, saya memanggil dan bertemu mereka. Saya ingin bertanya apa maksud dan tujuannya membuat tulisan yang mengusulkan pemecatan Sekda dan dua kadis," kata Dailami melalui telepon ke Kompas.com, Senin (21/9/2021) malam. 

Saat menemui aktivis, Dailami baru tahun jika mereka berasal dari organisasi bernama Garis Merah. 

Para aktivis itu, ucap Dailami, memprotes soal belum dibayarkannya gaji tenaga honorer selama hampir sembilan bulan. Serta protes soal insentif guru yang juga belum diberikan. 

Penjelasan soal tiga tuntutan aktivis

"Mereka tidak tahu, bahwa Pemkab sudah menyediakan Rp 3,6 miliar dana dari APBK murni, dan Rp 2,5 miliar sudah diusulkan dalam anggaran perubahan kemarin, dan sudah disetujui dewan,"  jelas Dailami.

Soal pematangan lahan Puskesmas, Dailami mengaku sudah mendapat persetujuan dari Mendagri, sehingga tidak lagi ada persoalan seperti tuduhan Nasri Gayo.

"Mendagri sudah setuju, kalau tidak dana dikembalikan negara, itu dana DAK, bukan DID," sebut Dailami, tanpa menyebut besarannya.

Dailami bantah tersulut emosi, mengaku hanya bela bawahan

Plt Bupati Bener Meriah Dailami membantah bahwa dirinya tersulut emosi saat bersitegang dengan aktivis tersebut. Ia mengatakan hanya berbicara dengan nada penegasan. 

Ia mengatakan membela bawahannya dan si aktivis bersikap kurang pantas karena tiba-tiba meninggalkannya saat ia akan memberikan penjelasan. 

"Saya tidak emosi, hanya menegaskan. Karena ada tuduhan terhadap Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan di Bener Meriah," ujar Dailami.

"Saat saya menjelaskan dia (aktivis itu) langsung pergi. Ini kan tindakan tidak tepat. Padahal sebelum dia bicara, kami sudah punya anggaran Rp 6,3 miliar untuk biaya jasa tenaga honorer, dan ada rencana penambahan di APBK Perubahan. Mendagri sudah izin dana untuk pematangan lahan yang disinggung aktivis itu," lanjut Dailami.

Bagi Dailami, pihaknya tidak anti dengan kritik, namun kritik yang disampaikan harus lebih subtansi serta tidak mengarah ke personal, sehingga pemerintah daerah bisa menjawab atas kritikan tersebut.

"Bagaimanapun, ini para pejabat ini kan bawahan saya. Jadi saya sebagai pimpinan harus membela mereka," tegas Dailami.