Jokowi Singgung APBD di Sumut yang Banyak Mengendap di Bank

Sebab, sampai saat ini serapan anggaran oleh pemerintah daerah di Sumut tergolong masih rendah.

Dia mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, laju perekonomian sangat bergantung pada belanja pemerintah.

Apalagi, saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat.

"Jadi hati-hati dengan penyebaran Covid-19, karena itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen.

Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu.

Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen.

Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah.

Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.

"Hati-hati," kata Jokowi.

Sementara itu, rata-rata APBD yang masih mengendap di bank justru sangat tinggi, yakni Rp 1,3 triliun.

Secara khusus, Jokowi menyoroti APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun.

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa serapan anggaran perlu segera mungkin dipercepat, sehingga bisa mendongkrak laju ekonomi di daerah.

Dengan serapan anggaran yang makin besar, maka peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak.

Hal ini tentu akan berdampak positif bagi perekonomian.

"Segera lakukan realisasi anggaran secepatnya, sehingga menggerakkan ekonomi di daerah. Sehingga jangan terlalu lama (APBD) di bank," kata Jokowi.

Presiden mengakui, pandemi telah memukul kinerja di segala lini perekonomian.

Ekonomi Sumut cukup tertolong dengan realisasi investasi yang masih tinggi, yakni penananam modal asing (PMA) sebesar Rp 4,1 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 9,9 triliun.

Selain menjaga dan mempertahankan indikator ekonomi, pemerintah juga terus menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat, mulai dari PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos tunai, bantuan beras, kartu prakerja, BLT Dana Desa, subsidi kuota internet, subsidi UMKM, Banpres produktif, PNM Mekar dan bantuan lainnya.

Bantuan tersebut digelontorkan untuk menekan dampak negatif Covid-19 bagi masyarakat, terutama yang tertekan secara ekonomi.

Bantuan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong laju ekonomi.