Baliho Ilegal Elite Parpol Tak Kunjung Diturunkan, Kasatpol PP Pamekasan: Saya Mau Datangi Partai Dulu...

Padahal, Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pamekasan, sudah mengeluarkan daftar baliho yang tidak berizin agar segera ditertibkan Satpol PP.

Kepala Satpol PP Pamekasan Ahmad Kusairi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan partai politik di Pamekasan terlebih dulu. 

Tindakan itu diambil untuk menghindari gesekan politik.

"Saya masih mau mendatangi pimpinan partai dulu. Kalau partai bisa menurunkan sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau tidan bisa, maka akan kami turunkan sendiri," ujar Kusairi melalui sambungan telpon seluler, Selasa (31/8/2021).

Meski tak berizin, baliho dari elite partai politik itu tak bisa sembarangan ditertibkan. Kusairi tak ingin ada gejolak negatif antara partai politik dan Satpol PP.

"Kami sebenarnya sudah mau menertibkan. Tapi ternyata ada sebagian yang tidak berizin. Kami takut ada gejolak politik," imbuhnya.

Kepala DPMPTSP Supriyadi mengaku, surat pemberitahuan baliho tak berizin telah disampaikan kepada Satpol PP Pamekasan pada Agustus.

Namun, sampai saat ini baliho itu tak kunjung ditertibkan.

"Sudah kami beritahukan ke Satpol PP lengkap dengan lokasi gambar elite politik yang tidak berizin. Terserah Satpol PP kapan mau ditertibkan," ungkap Supriyadi ketika dikonfirmasi melalui telpon seluler.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (LekRa) Madura Ahmad Fauzi menilai, baliho itu tak kunjung ditertibkan karena Satpol PP takut berhadapan dengan politisi.

Sikap berbeda ditunjukkan Satpol PP ketika berhadapan dengan pedagang kaki lima (PKL). Mereka, kata Fauzi, mendadak menjadi seram dan pemberani.

"Inilah bedanya Satpol PP, ketika berhadapan dengan PKL gawatnya luar biasa. Namun dengan politisi, berfikirnya panjang disertai ketakutan," ujar Fauzi.

Sebelumnya, baliho elite politik nasional banyak ditemukan di Pamekasan. Baliho itu juga terpasang di pelosok kecamatan hingga desa.

Baliho tokoh politik nasional yang terpasang di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.