Minta Bank Antarkan Bansos ke Daerah Terpencil, Risma: Kasihan Mereka, Bisa Empat Jam Harus Lewati Sungai

PEKANBARU, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan kemudahan untuk pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga yang berada di daerah perairan dan pulau terpencil di Provinsi Riau.

Bahkan, Risma meminta pihak bank langsung yang mengantarkan bantuan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Risma saat melakukan pertemuan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Himpunan Bank Negara (Himbara) penyalur bansos dan kepala Dinas Sosial se-Riau, di salah satu hotel di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (31/8/2021).

"Kami melakukan pendekatan geografis, konsepnya untuk warga yang berada di wilayah kepulauan, perairan, dan terpencil," ujar Risma.

Menurut dia, pihak bank seharusnya datang ke lokasi wilayah tersebut karena lokasi bank sulit dijangkau bagi masyarakat.

"Jadi, supaya warga ini bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut, apalagi kalau punya nasabah 20 sampai 50 orang," kata Risma.

Dia menyebutkan, salah satu contoh kasus di Kabupaten Pelalawan.

Ada salah satu penerima bansos yang belum bertransaksi atau mencairkan bantuannya karena terkendala biaya transportasi.

Sebab, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk naik pompong atau perahu mesin tidak sebanding dengan bantuan yang akan diterima.

Selain itu, jarak tempuhnya mencapai empat jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau.

"Solusinya bisa dibuat pencairan per enam bulan. Jangan diblokir per tiga bulan. Kita revisi nanti. Kasihan mereka, apalagi empat jam harus melewati sungai," ujar Risma.

Sebelumnya, Risma sempat marah ketika bank memblokir kartu penerima bansos PKH di Provinsi Riau.

"Ini yang blokir pihak bank, Kemensos belum ada melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini. Kita buka semua blokir seluruh Riau. Kalau satu-satu susah nanti," ungkap Risma.

Berdasarkan data yang direkap, setidaknya ada lima kabupaten dan kota di Riau yang menyampaikan laporan tidak transaksi dan tidak terdistribusi tahap I dan II.

"Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," ujar Risma.