Ketua DPRD Sumbar: Jangankan Menghentikan Renovasi, Meninggalkan Rumah Dinas Ini Saya Siap jika Diminta

"Jangankan untuk menghentikan proyek renovasi itu, meninggalkan rumah dinas inipun saya siap jika diminta," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi saat konferensi pers, Sabtu (21/8/2021) di Padang.

Supardi mengatakan, sesuai instruksi Partai Gerindra, dirinya siap menghentikan proyek renovasi tersebut.

Supardi pun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar karena anggaran renovasi itu berada di pemprov.

"Anggarannya di Pemprov. Jadi nanti koordinasinya dengan Pemprov Sumbar," kata Supardi.

Supardi menjelaskan, proyek renovasi tersebut bukan pada rumah dinas utama yang ditempati, tapi gedung belakang rumah yang memang sudah sejak 2005 belum direnovasi.

Sedangkan rumah dinas utama, kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan. Atap rumah dinas utama itu sudah banyak yang bocor.

Kunci pintu rumah juga rusak dan saluran pembuangan air tersumbat.

"Karena kita paham kondisi masyarakat, makanya rumah utama ini kita tunda," jelas Supardi.

Sedangkan rencana bangunan yang direnovasi saat ini akan digunakan untuk kamar tamu dan isolasi mandiri pasien Covid-19.

"Awalnya, jika sudah siap akan kita resmikan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Tapi karena kondisi sekarang sedang polemik, kita tidak tahu nasibnya nanti," kata Supardi.

Supardi memohon maaf atas polemik renovasi rumah dinas senilai Rp 5,69 miliar tersebut.

"Saya memohon maaf kepada masyarakat Sumbar seandainya polemik ini melukai perasaan masyarakat," kata Supardi.

Sebelumnya, polemik soal mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah usai.

Namun, kini muncul isu baru terkait renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Renovasi rumah dinas itu menuai kritik karena dilaksanakan saat pandemi virus corona.

Kritikan itu viral di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya.

Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Supardi karena dinilai membuat gaduh.

“Kami sudah memberikan yang bersangkutan teguran keras dan menginstruksikan agar proyek ini segera dihentikan. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Sumbar) untuk segera menindaklanjutinya,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/8/2021).

Andre menegaskan kepada para kader Gerindra yang duduk di legislatif dan eksekutif, agar selalu mengedepankan etika dan kepatutan dalam bertindak.

“Kami minta semua kader menahan diri dan fokus dalam menekan penyebaran Covid-19 ini, agar pandemi bisa segera dihentikan,” kata Andre.