Irwan Prayitno: Gubernur Sumbar Sebenarnya Bisa Menolak Mobil Baru

Pasalnya, pembelian mobil baru itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Mantan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, penetapan anggaran pengadaan mobil dinas baru memang ditetapkan pada masa jabatannya.

Namun, menurut Irwan, gubernur dan wagub Sumbar saat ini sebenarnya bisa saja menolak pengadaan mobil dinas baru.

Anggaran yang tidak jadi dipakai bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal, yaitu anggaran perubahan atau pada pandemi Covid-19 saat ini ada refocusing anggaran.

"Meski itu adalah hak kepala daerah, namun setelah ketok palu di DPRD dan dianggarkan, maka terserah kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk membeli atau memakainya," kata Irwan Prayitno kepada Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Irwan memberi contoh, pada 2010 lalu, dia sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi untuk bekerja.

Penolakan itu termasuk untuk kendaraan istri gubernur.

"Saya pun menolak pembangunan rumah dinas gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik kelas bisnis. Tentu banyak juga hak gubernur yang ditolak," ujar Irwan.

Saat itu, Irwan menjadi gubernur ketika Sumbar dilanda gempa dahsyat pada 30 September 2009.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19 dan banyaknya refocusing anggaran.

Kedua mobil baru itu adalah Mitsubishi Pajero untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi, dan Hyundai Palisade untuk Wagub Audy Joinaldy.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, pembelian mobil baru dilakukan karena mobil dinas yang lama sudah rusak.

"Mobil lama sudah rusak, rem blong, enggak mungkin itu dipakai," kata Mahyeldi kepada Kompas.com usai rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021).

Selain itu, menurut Mahyeldi, pengadaan mobil juga telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.