Penjelasan Anggota DPRD Bungo soal Video Ancaman Mogok karena Uang Perjalanan Belum Cair

Gusriyandi adalah salah satu anggota dewan yang berada dalam video itu mengatakan, rekaman itu sebetulnya internal.

"Itu video internal untuk komunikasi antara pimpinan dan pemerintah daerah. Itu juga sudah dua bulan yang lalu," kata Gusriyandi, pada Rabu (11/8/2021) saat dikonfirmasi melalui telepon.

Dia mengatakan ancaman mogok yang ada di video tersebut sama sekali tak pernah dilakukan.

Setiap rapat parpurna diklaim selalu dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bungo dan selalu kuorum.

"Bisa dicek di DPRD. Saya selalu datang setiap paripurna," katanya.

Persoalan yang disampaikan Gusriyandi dan anggota dewan lain di video tersebut adalah mempertanyakan anggaran tersebut.

"Kalau pun anggaran defisit atau mengalami kekurangan dana, kirim surat resmi ke DPRD, sebab anggaran itu sudah disetujui dari awal," katanya.

Anggaran tersebut, kata Gusriyandi, digunakan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah (perda) di Kabupaten Bungo.

Jika memang ada permasalahan menurutnya harusnya ada komunikasi.

Gusriyandi mengaku tidak tahu bagaimana video internal yang sudah dua bulan itu menyebar.

Terkait berapa lama uang SPPD tidak cair dan berapa jumlahnya Gusriyandi mengatakan lebih baik disampaikan oleh pimpinan atau pemerintah daerah.

Kompas.com sudah menghubungi Jumari selaku Ketua DPRD Kabupaten Bungo tapi tidak ada respons.

Selain itu Kompas.com juga menghubungi Mashuri selaku Bupati Bungo juga tidak ada respons, baik melalui WhatsApp atau sambungan telepon.

Selanjutnya Kompas.com juga menghubungi Wakil Bupati Bungo Afri dan juga tidak direspon.