Bisnis Terpuruk, 600 Restoran dan 500 Hotel di Jabar Kibarkan Bendera Putih

Berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa bertahan, namun satu per satu usaha kafe dan restoran di Jabar tutup dengan kerugian yang begitu besar.

"Kita akan melakukan pengibaran bendera putih, insya Allah 2 hari ke depan 600 restoran dan 500 hotel di Bandung dan Jabar yang bergabung dengan kita akan serentak melakukannya," ujar Ketua Harian Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR), Gan Bonddilie saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/7/2021).

Pria yang akrab disapa Bang BondBond ini menjelaskan, pengibaran bendera putih ini sebagai tanda protes pada pemerintah yang tidak peduli.

"Aksi ini juga merupakan aksi solidaritas, di mana teman-teman kita di Garut sudah melakukan hal yang sama," tutur dia.

Hingga kini, sambung Gan Bonddilie, sekitar 60 persen karyawan dari restoran maupun hotel menjadi korban PHK. Adapun restoran yang tutup permanen sekitar 40 persenan.

"Jumlah anggota kami 780 restoran. PPKM sekarang ini penurunan omzet 60-80 persen," ungkapnya.

Surati Pemkot Bandung

Gan Bonddilie mengatakan, sejak awal Peraturan Wali Kota Bandung tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak berpihak padanya.

Selama ini kafe dan restoran sudah mengikuti aturan pemerintah. Mulai dari protokol kesehatan ketat, dengan dibuatkan tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, dan kapasitas yang dibatasi.

Beberapa di antaranya bahkan menerapkan CHSE. Yakni penerapan prokes berbasis Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (kamanan), dan Environment (ramah lingkungan).

Untuk mendapatkan sertifikat CHSE ini membutuhkan dana yang tidak sekitit, bisa mencapai puluhan juta. Namun ia tidak melihat ada manfaatnya.

"Untuk apa kita beli alat-alat pencegahan penyebaran Covid sampai belasan juta, tapi tidak bisa dine in," ungkapnya.

Seharusnya, jika sudah CHSE bisa dine-in 50 persen, yang belum 25 persen. Jadi berbagai alat yang dibeli untuk prokes jelas kegunaannya.

Ia pun balik bertanya, apakah warung makan PKL sudah menerapkan prokes dengan baik, jawabannya tidak. Bahkan untuk tempat cuci piring tidak layak. Masih ada yang mencuci dalam satu baskom.

"Itu bukan berarti kami tidak peduli atau tidak pro terhadap PKL ya, kami tau mereka juga berjualan untuk mencari makan, cuma aturannya yang kami kritik," ungkap dia.

Berbagai kritik maupun masukan sudah disampaikan ke Pemkot Bandung melalui surat. Namun hingga kini pihaknya belum menerima balasan dari surat itu.

Bahkan tiap ada kebijakan, pihaknya tidak pernah dilibatkan untuk berdikusi.