Viral, Video Anggota DPRD NTB Berdebat dengan Polisi karena Tak Bisa Tunjukkan Kartu Vaksin

MATARAM, KOMPAS.com - Video seorang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat berdebat dengan polisi yang sedang berjaga di pintu masuk Kota Mataram saat penerapan PPKM Darurat beredar di grup WhatsApp, Kamis (15/7/2021)

Dari penelusuran Kompas.com, anggota DPRD tersebut yakni Najamuddin Moestafa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang membidangi Komisi 1 di DPRD Provinsi NTB.

Dalam video yang berdurasi 3 menit 41 detik itu, tampak Najamuddin mengenakan kemeja biru turun dari kendaraan dengan membela dirinya bahwa ia belum bisa divaksin karena mempunyai penyakit gula darah.

Selain itu, ia juga membela sopir yang belum divaksin karena saat ini pemerintah belum bisa menyediakan vaksin sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia.

“Jadi kami ini belum divaksin karena saya sendiri ada penyakit, surat keterangan dikeluarkan berikutnya secara kolektif. Dia (driver) bagian belum kena vaksin karena di desanya dia itu baru 800 yang vaksin dari 2.000,” kata Najamudin berdebat.

Selain itu, Najamudin juga menilai kebijakan pemerintah tersebut salah karena sampai saat ini pemerintah belum bisa memfasilitasi vaksin sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia.

Dalam rekaman tersebut juga tampak Najam meminta para polisi agar membubarkan diri karena dianggap merugikan rakyat.

“Jadi kalau ini orang bolak-balik ini, kasihan rakyat mau diginikan ya, regulasinya salah negara ini. Setop melakukan cara seperti ini, Anda bubar saja,” kata Najamuddin.

Najamudin menuturkan, pemerintah hanya baru menyediakan 80 juta vaksin, dari jumlah penduduk indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta.

“Jadi negara ini baru beli vaksin 80 juta, sementara yang akan divaksin itu 270 juta, kami bagian dari yang belum divaksin,” kata Najam.

Polisi yang mengenakan seragam polisi lalu lintas kemudian meminta Najam untuk memberikan arahan secara baik-baik.

“Bapak bisa baik-baik, kami pun bisa baik-baik, jangan bapak teriak-teriak,” kata polisi.

“Kami tidak teriak, kamu yang teriak,” timpal Najamudin.

Saat dikonformasi, Najamudin menuturkan bahwa kejadian tersebut bermula saat ia berangkat kerja dari rumah di Lombok Timur menuju kantornya.

Namun, setelah sampai wilayah Gerimax perbatasan Lombok Barat dan Mataram, dia diberhentikan oleh polisi yang sedang menjaga penyekatan.

Namun, karena dia tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, ia diminta kembali oleh polisi, dan menurutnya hal itu tidak dapat diterima.

“Jadi saya jelaskan ke polisi, saya anggota DPR, tidak kena vaksin karena gula darah, dia (polisi) minta surat keterangannya, dan saya jawab nanti akan dikeluarkan secara kelembagaan, tapi tetap suruh balik. Saya bilang tidak bisa begitu,” kata Najamuddin, Kamis.

Najamuddin menuturkan, ia sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang saat ini membatasi masyarakat.

Sementara itu, vaksin yang tersedia masih kurang, sehingga tidak ada solusi bagi sebagian masyarakat yang belum tervaksin.

“Waktu di tempat penjagaan, saya bilang ada vaksin enggak, silakan vaksin sopir saya, tapi enggak ada vaksin. Jadi, kalau Anda tidak punya vaksin, Anda tidak boleh mengeluarkan aturan seperti itu,” kata Najamuddin.

Najamuddin menuturkan, aturan tersebut dapat diterapkan jika jumlah vaksin sudah mencukupi sesuai dengan jumlah warga Indonesia.

“Saya jelaskan tahu enggak vaksin yang sudah dibeli oleh Presiden Jokowi, kurang lebih 80 juta saya bilang. Rakyat Indonesia yang harus divaksin 275 juta, maka 275 juta dikurangi 80 juta, ada 190-an juta yang belum, termasuk sopir saya, dan warga di NTB ini,” kata Najam.