Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Kapolresta Tolak Izin Demonstrasi, Kapolda Ancam Tangkap Pedemo

"Kami sudah menerima permohonan surat izin keramaian dari Koalisi Rakyat Papua, namun kami menolak izin tersebut dengan mengeluarkan STTP dengan penjelasan tidak merekomendasikan aksi demo tersebut," kata Gustav, Minggu (27/6/2021).

Meski demikian, Kapolresta Jayapura memastikan akan tetap menyiagakan personel di Kantor Gubernur.

Setidaknya ada 424 aparat gabungan TNI dan Polri yang bersiaga mengantisipasi aksi demonstran tersebut.

Penolakan Plh Gubernur Papua

Polemik terjadi setelah Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Sebuah video kemudian beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp.

Dalam video tersebut, Wakil Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah berorasi di depan ratusan orang di DPD Partai Demokrat Papua.

Pagawak menuding Dance Yulian Flassy meminta kepada Mendagri agar ditunjuk sebagai Plh Gubernur Papua.

Kapolda akan tangkap demonstran

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri secara tegas menanggapi rencana masyarakat yang akan berunjuk rasa ke kantor gubernur pada Senin (28/6/2021).

"Saya pastikan apabila besok masyarakat yang tetap berunjuk rasa pasti akan ditangkap," kata Fakhiri di Jayapura, Minggu (27/6/2021).

Hal ini juga dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang dalam kondisi mengkhawatirkan.

"Saat ini varian Covid-19 sedang berkembang, kita mengumpulkan itu dapat menularkan Covid-19 ke masyarakat yang ikut demo sehingga dari kepolisian tidak akan mengeluarkan izin," kata Fakhiri.

Fakhiri juga mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang berobat di Singapura.

Menurutnya, Lukas Enembe meminta masyarakat menahan diri dan tak terhasut dengan isu yang menyesatkan.

Lukas pun mengirim pesan khusus kepada Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

"Kita jangan bawa hal ini ke mana-mana, saya telah berkomunikasi langsung dengan Bapak Gubernur Papua, juga Bapak Mendagri, dan Bapak Lukas Enembe meminta kepada kita semua, terutama kepada Ham Pagawak dengan masyarakat Mamberamo Tengah, lalu masyarakat Tolikara untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan merusak nama baik Bapak Lukas," kata dia.

Muncul hoaks

Terkait demonstrasi, muncul pula kabar hoaks yang mengatasnamakan Paguyuban Nusantara yang mengajak masyarakat melakukan unjuk rasa.

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Papua, Mansur, membantah kabar tersebut.

"Ada seruan mengatasnamakan Paguyuban Nusantara, itu tidak benar, itu kan berbahaya, itu hoaks," ujar Mansur saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (27/6/2021).

Mansur justru mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

"Soal miskomunikasi antarjajaran pemerintahan, soal Plh Gubernur Papua, itu urusan pemerintahan, bukan urusan paguyuban dan kelompok masyarakat," kata dia.

Bahkan, dia akan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian karena kabar hoaks itu dikhawatirkan menimbulkan konflik horizontal baru.

"Saya akan cari sumber informasinya dan laporkan ke pihak keamanan karena itu bisa menciptakan konflik baru antara sesama masyarakat. Jadi urusan pemerintahan biarlah mereka yang urus dan menyelesaikannya," kata Mansur.

Jubir Lukas Enembe angkat bicara

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat keputusan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua pada Kamis (24/6/2021).

Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyatakan, Lukas Enembe keberatan dengan penunjukan tersebut.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujarnya di Jayapura, Jumat (25/6/2021).

Penjelasan Kemendagri

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, penunjukan tersebut wajar untuk memperlancar roda pemerintahan.

"Penunjukan Plh kepala daerah itu hal yang lumrah dan juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Sesungguhnya ada regulasi yang mengatur penunjukan-penunjukan kepala daerah, aturan itu kita terapkan semua sama. Hanya kondisi antara satu daerah dengan yang lain tentu berbeda-beda, kuncinya di komunikasi," ujar Benni di Jayapura, Minggu.

Penunjukan Plh Gubernur dinilai penting karena PON XX di Papua akan digelar dalam waktu dekat.

Benni mengatakan, Mendagri juga terus berdoa agar Gubernur Papua Lukas Enembe yang berobat di Singapura segera pulih dan bisa kembali menjalankan tugasnya.

"Pak Menteri mengajak semua untuk bersama-sama untuk mendoakan Pak Gubernur cepat sembuh, cepat pulih, dan cepat bersama kita di Provinsi Papua," kata dia.

(KOMPAS.COM/ Dhias Suwandi)