Kata Ridwan Kamil soal Wacana "Lockdown" Regional: Anggaran Jabar Sudah Tidak Ada

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil angkat bicara mengenai wacana "lockdown" regional, yang usulannya diberlakukan di pulau-pulau besar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tersebut.

Pria yang akrab disapa Emil tersebut mengatakan, ia akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait wacana PSBB atau lockdown regional menyusul kian melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.

"Pada dasarnya kami akan ikuti arahan pemerintah pusat asal kesiapan PSBB harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa melakukan Work from Home (WFH)," kata Emil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6/2021).

"Kami dari Jabar anggaran sudah tidak ada," lanjut Emil.

Istilahnya PSBB, bukan "lockdown"

Menurut Emil, PSBB di Jabar bisa diterapkan jika ada kepastian dukungan logistik dari pemerintah pusat.

"Jadi kalau pun (PSBB) ada, kepastian dukungan logistik dari pusat harus betul-betul sudah siap baru kami terapkan di Jabar," kata dia.

"Sebenarnya sudah tidak ada istilah lockdown, saya bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu disepakati namanya PSBB," tambahnya.

Pemerintah diminta "lockdown" regional di Jawa, Sumatera, Kalimantan

Diberitakan sebelumnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah untuk berani menentukan langkah radikal mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menyatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah, sebagai berikut:

1. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional.

2. Lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut Hermawan, kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah.

Dengan demikian, ketika kesehatan pulih, ekonomi nasional pun bisa dipulihkan. Ia menegaskan, pemerintah harus mampu menentukan prioritas.

"Dulu kita takut, ketika bahasa lockdown, takut PSBB nasional dengan asumsi butuh ratusan triliun. Kira-kira berapa duit yang sudah habis hingga 15 bulan berlalu ini? Tapi tidak mampu kita ukur," ujarnya.

(Penulis Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani | Editor I Kadek Wira Aditya)