"Di Pasar yang Ramai, Orang-orang Tak Pakai Masker, Mereka Bilang Virus Corona Tidak Ada"

Pakar kesehatan masyarakat menduga jumlah kasus Covid-19 di Bangkalan sebenarnya jauh lebih besar ketimbang yang sudah tercatat. Jumlah tes yang minim disebutnya menyembunyikan banyak kasus di bawah permukaan.

Otoritas kesehatan di Jawa Timur mengklaim telah membatasi kegiatan warga tiga kecamatan di Bangkalan yang digolongkan zona merah. Namun apakah upaya ini cukup?

Ginan, warga Bangkalan, mengaku telah mengurangi aktivitas di luar rumah sejak pandemi terjadi. Risiko dirinya tertular virus corona kini meningkat karena dua kampung di sebelah desanya tengah diguncang Covid-19.

Khawatir orang tuanya yang berusia lanjut terpapar Covid, Ginan berharap pemerintahan Bangkalan berupaya maksimal mengatasi penyakit ini.

"Sejak pandemi saya jarang keluar rumah. Kalau mau berkumpul dengan keluarga ya di rumah saja," ujarnya, Senin (7/6/2021).

"Saya cemas karena daerah yang rawan berdekatan dengan desa saya. Orang tua dan nenek saya di rumah sudah lansia. Mereka juga sering batuk-batuk.

"Bupati sebagai pimpinan semestinya tegas, apa saja yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini," kata Ginan.

Tiga kecamatan di kabupaten yang berada di Pulau Madura itu, yaitu Arusbaya, Klampis, dan Bangkalan, dinyatakan sebagai zona merah kasus Covid-19.

Dua puskesmas dan satu rumah sakit umum milik daerah di tiga kecamatan itu ditutup dalam beberapa hari terakhir. Puluhan tenaga kesehatan di lembaga itu positif Covid.

Padahal, merujuk standar penanganan pandemi yang disusun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keterisian tempat tidur khusus ini semestinya tidak boleh lebih dari 60%.

Lonjakan kasus ini, menurut Agus, dipicu aktivitas silaturahmi tatap muka masyarakat saat libur Idul Fitri lalu dan arus kepulangan pekerja migran dari luar negeri.

"Ada tradisi saling mengunjungi saat lebaran. Saat itu masyarakat mungkin sudah mengabaikan protokol kesehatan," kata Agus.

"Situasi itu ditambah kepulangan pekerja migran yang paling banyak ke Kecamatan Arusbaya. Jadi kami sekarang meminta kegiatan masyarakat di sana diperketat," ucapnya.

Kondisi faktual pandemi di Bangkalan diyakini lebih buruk oleh epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo.

Sejak awal pandemi, Windhu menyebut jumlah tes Covid-19 yang dilakukan terhadap warga Bangkalan dan tiga kabupaten lain di Pulau Madura tergolong rendah.

"Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep selama berbulan-bulan masuk zona kuning. Itu aneh karena kalau Anda datang ke Madura, Anda akan jarang bertemu orang memakai masker," ujar Windhu.

"Di pasar yang ramai, orang-orang tidak pakai masker. Mereka bilang virus corona itu tidak ada.

"Artinya, perilaku mereka tidak tergambarkan dalam jumlah kasus. Kasus yang tercatat seolah rendah. Bahkan suatu ketika disebut kasus positif hariannya nol," ucapnya.

Pada 6 Juni lalu, Bangkalan adalah daerah di Jatim dengan jumlah kasus positif baru terbanyak, yaitu 23 kasus. Ini berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan provinsi tersebut.

Dua kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Sumenep dan Pamekasan masing-masing mencatat 14 dan dua kasus positif baru.

Sementara satu di kabupaten lainnya, yaitu Sampang, yang berada di antara Bangkalan dan Pamekasan, diklaim tidak muncul satu pun kasus positif.

"Unsur pimpinan di Forkopimda di daerah-daerah memang tidak ingin daerah itu melakukan tes dan penelusuran kontak yang bagus supaya kasusnya tidak terlihat banyak," kata Windu.

"Selama dua hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka kasus sebenarnya ada di bawah permukaan dan itu adalah bom waktu," ucapnya.

Forkopimda yang disebut Windhu adalah forum koordinasi yang melibatkan kepala daerah, ketua DPRD, dan orang nomor satu dari lembaga kepolisian, militer, kejaksaan, dan pengadilan di suatu daerah.

Namun setelah muncul 66 kasus baru di Bangkalan dalam sepuluh hari terakhir, otoritas setempat mengeklaim telah menggelar tes massal dan menelusuri kontak erat orang-orang yang positif Covid.

Bagaimanapun, epidemiolog Windhu Pramono mendesak pemerintah menangani Covid di Bangkalan secara komprehensif.

Windhu menilai pemerintah semestinya menutup Bangkalan secara penuh. Artinya, kata dia, warga kabupaten itu untuk sementara perlu dilarang keluar-masuk daerahnya, kecuali untuk keperluan yang benar-benar mendasar.

Akhir pekan kemarin kepolisian melakukan tes acak kepada pengendara dari Bangkalan yang menuju Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengeklaim dari tes acak itu ditemukan setidaknya 70 orang yang positif Covid.

Siasat ini menurut Windhu tidak efektif karena tidak semua orang dari Bangkalan melewati tes. Mobilitas warga Bangkalan ke tiga kabupaten lain di Madura yang berada di sisi timurnya pun tidak dibatasi.

"Bangkalan sementara ini harus dikunci. Kemarin ada penyekatan di Suramadu, tapi hanya sampai Magrib. Itu apa gunanya? Orang akan cari celah di luar jam penyekatan," kata Windhu.

"Orang Indonesia kan alergi dengan kata 'lockdown'. Ya sebut saja strategi itu PSBB. Pada saat yang sama ada pencarian kontak erat.

Namun penutupan wilayah seperti ini bukan siasat yang dipilih pemerintah setempat.

Yang diterapkan adalah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro di tiga kecamatan zona merah Bangkalan, kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Jawa Timur, Makhyan Jibril al Faribi.

"Tidak ditutup total, intervensinya membatasi pergerakan. Orang-orang yang bergejala dites dan jika hasilnya positif mereka akan diisolasi,"ujarnya.

Ledakan kasus Covid seperti di Bangkalan disebut Windhu Pramono berpotensi terjadi di berbagai daerah karena tren tes dan pelacakan kasus yang semakin rendah.

Pekan lalu, lonjakan kasus yang diduga berkaitan dengan libur lebaran terjadi di Kudus, Jawa Tengah.

Sama seperti Bangkalan, rumah sakit di Kudus juga tak mampu lagi menangani pasien Covid. Ratusan nakes di kota itu terpapar virus corona walau telah mendapatkan vaksin.

Pemerintah Kudus mengeluarkan imbauan agar setiap penduduk tetap berada di rumah untuk memutus rantai penularan.

Namun surat itu tidak memerintahkan penutupan tempat seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan pabrik.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat khusus di Jakarta terkait kasus Kudus dan Bangkalan, Senin pagi kemarin.

Usai rapat itu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi meminta pemerintah daerah untuk mendata dan melaporkan secara detail setiap kasus positif yang terkonfirmasi.

"Saya minta dilaporkan secara lengkap supaya kita bisa melakukan antisipasi kalau ada yang terkena," ujarnya.

Budi juga meminta masyarakat untuk tidak menolak tim penelusuran kasus.

"Jangan ditolak. Kalau Anda terpapar, jangan khawatirkan citra Anda. Siapa saja rekan terdekat, akan kita tes," ucapnya.

Tren lonjakan kasus yang terkait musim libur lebaran juga terjadi di berbagai daerah yang menjadi tujuan mudik.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, provinsi dengan kenaikan kasus mingguan tertinggi setelah lebaran ini adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, NTB, Lampung, Aceh, dan Riau.

---

Wartawan di Bangkalan, Mustopa, berkontribusi untuk liputan ini.