Setelah Wali Kota Jayapura, Bupati Mimika Juga Pertanyakan Transparansi Dana PON Papua

Hal itu senada dengan pernyataan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang mengancam akan menolak pelaksanaan PON di wilayahnya.

"Yang ada masalah adalah anggaran, dari PB PON sendiri itu dirahasiakan, tidak transparan, apa yang disampaikan wali kota (Jayapura) itu benar," ujar Omaleng di Jayapura, Kamis (27/5/2021).

Ia menyebut PB PON, harus segera membeberkan jumlah anggaran yang akan dikucurkan kepada sub PB PON Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.

"Kita mau rapat 2 Juni, kalau masih belum buka, kita empat klaster tidak mau dijadikan tuan rumah," kata Omaleng.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menolak wilayahnya dijadikan tuan rumah PON XX 2021.

Pernyataan tersebut dikeluarkan saat pelaksanaan PON XX tinggal empat bulan lagi.

Mano menyebut Panitia Besar (PB) PON XX tidak profesional karena tidak transparan mengenai anggaran.

"Bagaimana empat hari kita bahas RKA itu mereka simpan mati (jumlah anggaran), tidak ada yang sebut angka," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (24/5/2021).

Kemudian, Wakil Sekretaris IV Bidang Humas PB PON XX, Kadkis A Matdoan menjelaskan, PB PON belum selesai menyusun RKA.

"Sekarang lagi penyusunan RKA tingkat sub," kata dia.

Menurut dia, PB PON telah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh sub. Kadkis memastikan seluruh Sub PB PON akan mendapat anggaran penyelenggaraan.

"Beberapa hari lalu, ketua harian sudah sampaikan dalam rapat nanti sebagian anggaran diserahkan ke sub untuk menyelenggarakan. Jadi dana itu setelah tim anggaran membahas dan kalau sudah oke nanti dananya diserahkan," ujarnya.