Menaker Ida Sebut 18 Perusahaan di Jateng Diadukan Karyawan soal THR

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyebut, ada 18 perusahaan di Jawa Tengah yang diadukan oleh karyawannya karena tak kunjung beri kepastian soal Tunjangan Hari Raya (THR).

"Pemantauan masih terus berjalan, posko-posko THR ada di pemerintah pusat dan di provinsi, di Jawa Tengah sesuai dengan laporan ada 18 perusahaan yang diadukan oleh pekerjanya," Kata Ida saat kunjungan kerja di Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (3/5/2021).

Ida mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk dengan menurunkan pengawas tenaga kerja.

"Pemberian THR kan diberikan paling lambat H-7, kalau perusahaan tidak bisa membayar H-7 dilakukan dialog di internal perusahaan, dialog kekeluargaan," katanya.

Ida berharap, seluruh perusahaan dapat membayar THR kepada karyawannya tepat waktu. Sebab THR merupakan kewajiban yang mengikat bagi setiap pelaku usaha.

"H-7 itu kan paling lambat, namun kami masih beri kelonggaran kepada perusahaan sampai H-1," lanjutnya.

Ida menegaskan, sanksi terberat bagi perusahaan yang mangkir membayar THR adalah pencabutan izin.

Sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 6 Tahun 2016.

"Mengenai sanksi acuan kami adalah peraturan, sangsi terberatnya adalah pencabutan izin," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menyebut, 18 perusahaan yang dilaporkan bukan berdomisili di Banyumas.

"Ini bagian dari deteksi dini kami bersama dengan 156 pengawas ketenagakerjaan akan turun mulai H-7 untuk memastikan hak-hak pekerja terbayarkan," pungkasnya.