RSUP Kariadi Semarang Tak Lagi Jadi Tempat Penelitian Vaksin Nusantara

SEMARANG, KOMPAS.com - Penelitian Vaksin Nusantara yang dilakukan di RSUP Kariadi Semarang dihentikan sementara.

Humas RSUP Kariadi, Parna mengatakan, pengembangan Vaksin Nusantara sudah tidak lagi dilakukan di RSUP Kariadi Semarang.

"Memang sudah enggak ada lagi penelitiannya di Kariadi. Sudah di-stop," jelasnya kepada Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti terkait kelanjutan penelitian Vaksin Nusantara.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga tidak diberi tahu kabar lanjutan terkait pengembangan Vaksin Nusantara.

"Mboten ngertos niku (belum tahu kelanjutannya). Kariadi juga tidak diberitahu, intinya tidak di Kariadi lagi. Tidak ketempatan lagi sebagai tempat penelitian," ujarnya.

Ia mengungkapkan tim peneliti termasuk peralatan penelitian sudah tidak di RSUP Kariadi.

"Praktek di lapangan sudah tidak ada di sini. Nggeh (iya) tim penelitinya di pusat," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mendapatkan laporan terkini terkait perkembangan Vaksin Nusantara.

"Belum, belum di Jawa Tengah belum (laporan Vaksin Nusantara)," kata Ganjar di kantornya, Kamis (15/4/2021).

"Sekarang malah ramai ya," ucapnya singkat.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengungkapkan perkembangan soal penghentian sementara merupakan otoritas dari pemerintah pusat.

"Itu otoritas di pusat ya. Itu kewenganan dari pusat," kata Yulianto ditemui usai meninjau vaksinasi massal terhadap ulama, tokoh lintas agama dan santri di aula Masjid Agung Jawa Tengah, Rabu (24/3/2021)

Yulianto mengungkapkan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya sebatas menyediakan tempat penelitian.

"Kita cuma sebatas sebagai tempat penelitian saja," ucapnya.

Vaksin yang digagas eks Menkes Terawan Agus Putranto itu sempat menjadi sorotan setelah sejumlah anggota Komisi IX DPR menjadi relawan uji klinis vaksin.

Pengambilan sampel darah uji klinis fase II itu dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Hal ini menjadi kontroversi lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).