DPT di 6 Kecamatan yang Lakukan PSU Pilkada Kalsel Dipastikan Tak Bertambah

Ketua KPU Kalsel, Sarmudji mengatakan, DPT justru kemungkinan berkurang karena bisa saja ada warga yang sebelumnya masuk DPT pada Pilkada Kalsel 2020 sudah meninggal dunia.

Jumlah DPT itu kata dia sesuai arahan KPU RI.

"Kami tadi malam sudah menerima surat dinas dari KPU RI bahwa yang akan diundang dalam PSU adalah yang masuk di 2020 lalu," ujar Sarmudji dalam keterangan yang diterima, Senin (29/3/2021) malam.

Agar pelaksanaan PSU dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka, KPU Kalsel akan segera merekrut anggota Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sesuai amar putusan MK, seluruh petugas PPK, PPS dan KPPS di seluruh wilayah yang menggelar PSU diminta untuk diganti.

Terkait estimasi anggaran untuk menggelar PSU, Sarmudji menjelaskan KPU Kalsel membutuhkan Rp 19 miliar.

Saat ini, KPU Kalsel masih memiliki sisa anggaran sisa dari Pilkada Kalsel 2020 sebesar Rp 10 miliar sehingga KPU Kalsel masih kekurangan anggaran Rp 9 miliar.

"Kami masih utak-atik lagi anggaran ini. Termasuk menanyakan ke KPU kabupaten dan kota yang wilayahnya menggelar PSU apakah ada sisa anggaran bisa digunakan. Jika masih kurang, maka kami usulkan minta ke pemprov," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kalsel akan menggelar PSU Pilkada Kalsel sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

PSU Pilkada Kalsel akan digelar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Alu-aluh, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Astambul di Kabupaten Banjar.

PSU juga akan digelar di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin.

Selain itu, terdapat 24 TPS di Kabupaten Tapin yang juga diperintahkan untuk dilakukan PSU.

Total seluruh TPS berjumlah 827 dengan 266.757 pemilih.