Wacana Impor Beras Pemerintah Tuai Protes, Petani: Beban Hidup Bertambah

KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengimpor beras menuai protes petani dan sejumlah pengusaha di Karawang, Jawa Barat.

Salah satunya Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mulyatani, Kecamatan Pakisjaya, Samsudin. Dirinya menyebutkan impor beras akan menambah beban hidup petani.

Apalagi belum lama ini pemerintah mengurangi kuota pupuk bersubsidi dan menaikan harganya yang berdampak pada naiknya biaya produksi.

"Beban petani bakal bertambah, jika impor beras jadi dilakukan," ucapnya.

Lebih lanjut Samsudin menggambarkan kondisi harga pupuk saat ini. Ternyata, menurutnya, tidak sebanding dengan harga gabah. 

"Gabah kering panen (GKP) hanya laku Rp 4.100 per kilogram. Padahal idealnya Rp 5.000 per kilogram agar biaya produksi tertutup," kata Samsudin.

Selain itu, Beri mengkhawatirkan soal harga beras lokal yang akan anjlok jika pemerintah benar-benar mengimpor beras.

Beri justru meminta pemerintah tidak impor beras, namun mengolah gabah milik petani secara maksimal.  

"Jika ingin menyiapkan stok pangan, sebaiknya pemerintah menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya dengan harga layak," kata Beri saat dihubungi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pedagang Beras Pasar Johar, Karawang, Sri Narbito.

Impor beras menjelang musim panen, menurutnya, tidak tepat. Kondisi itu akan memicu turunnya harga beras.

"Ya tentu saja (menolak). Karena dampaknya menurunkan harga. Kalau pemerintah perlu untuk stabilisasi harga okelah. Tapi saat ini tidak tepat, karena harga sudah mulai turun," ungkap Sri ditemui di Toko Beras Astu, Kamis (18/3/2021).

Selain itu, kata dia, akibat harga turun para pedagang biasanya mengurangi pembelian beras. Hal itu akan berdampak stok beras menumpuk di penggilingan.

"Karena beras banjir di pasar, harga turun, cenderung turun dan turunnya agak banyak. Yang bulan lalu dijual Rp 8.800 sekarang Rp 7.800," ungkap Sri yang sudah 25 tahun jadi pedagang beras itu.

Mentan: Baru wacana...

Menanggapi banyaknya protes dari sejumlah pihak, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, kebijakan impor beras 1 juta ton baru bersifat wacana.

Dirinya menyatakan, pemerintah hingga saat ini belum merealisasikan wacana tersebut.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," ujar Syahrul dalam rapat, kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021).

(Penulis: Kontributor Karawang, Farida Farhan, Yohana Artha Uly | Editor: Aprillia Ika, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)