Kapolda Papua Mewanti-wanti Bupati dan Wabup Tak Tinggalkan Daerahnya Setelah Dilantik

Hal itu bisa berdampak terhadap pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut.

"Jangan sampai setelah dilantik, kampungnya ditinggalkan, pergi ke luar daerah terus sehingga pelayanan pemerintahan menjadi macet," kata Irjen Fakhiri di Timika seperti dikutip dari Antara, Selasa.

Sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua menggelar pilkada pada 9 Desember 2020. Dari jumlah itu, sebanyak delapan kepala daerah sudah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

Sementara tiga di antaranya sudah dilantik sebagai kepala daerah definitif oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura pada 3 Maret 2021.

"Nanti akan ada pelantikan lagi empat cabup-cawabup terpilih, sementara tiga daerah lainnya sementara sedang menyelesaikan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah sidangnya tanggal 19 Maret sampai 27 Maret 2021," jelas Irjen Fakhiri.

Berdasarkan pertimbangan intelijen, kata Kapolda Papua, ada beberapa daerah yang dianggap rawan konflik.

Fakhiri pun telah meminta tambahan tiga satuan setingkat kompi (SKK) Brimob dari Mabes Polri untuk membantu Polda Papua mengantisipasi pengamanan di tiga daerah yang hasil pilkadanya sedang bersengketa di MK.

"Saya sangat berharap kejadian seperti di Asmat kemarin itu tidak terulang kembali. Tentu kami harus menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi terjadi keributan pascaputusan MK," kata Irjen Fakhiri.

Kapolda Papua menegaskan, pilkada telah selesai. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di semua kabupaten penyelenggara pilkada tetap duduk bersama menerima keputusan MK.

"Siapa pun yang diputuskan oleh MK sebagai pemenang, mari kita hormati itu. Kita bersama-sama mendorong pemimpin terpilih yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik untuk bisa bekerja membangun daerahnya," kata Irjen Fakhiri.

Kapolda Papua berharap seluruh kepala daerah di Papua selalu hadir dan berada di wilayah masing-masing. Sehingga, mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

"Mudah-mudahan mereka semua punya hati untuk bekerja di daerahnya masing-masing. Saya yakin mereka pasti bisa, tinggal mau atau tidak. Tapi sebagai Kapolda yang juga merupakan anak asli Papua, saya berkewajiban untuk mendorong semua pejabat di Tanah Papua untuk mengurusi kampungnya dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat," ujarnya.

Kapolda Papua mewanti-wanti akan bertindak tegas dalam rangka penegakkan hukum jika ada yang main-main dalam mengemban amanat dan kepercayaan rakyat.

"Saya tidak akan mundur dalam rangka penegakan hukum," kata Irjen Fakhiri.