Anggota DPRD Dharmasraya 6 Bulan Makan Gaji Buta karena Jadi Buron, Terancam Diganti

Saat ini, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sumbar sedang memproses kasus tersebut.

"Kita sudah dapat surat dari DPRD Dharmasraya. Kalau memang harus di-PAW, ya di-PAW," kata Ketua DPW PKB Sumbar Anggia Ermarini yang dihubungi Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Anggia mengakui belum bisa berkomunikasi dengan B (34), tetapi pihaknya tetap mengedepankan asa praduga tidak bersalah.

"Pasti harus dikedepankan asas praduga tidak bersalah. Kita koordinasi dengan polisi," jelas Anggia yang merupakan anggota DPR RI ini.

B sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buronan polisi sejak Agustus 2020.

Sejak itu, B tidak masuk kantor, tetapi tetap menerima gaji buta.

"Kita tahu dia tidak masuk kantor. Kita sedang dalam proses kasus itu," kata Anggia.

Sebelumnya diberitakan, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya, Sumatera Barat, B (34), menjadi buron polisi.

B jadi buron sejak Agustus 2020 dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan salah seorang warga tewas.

"Betul dia masih buron, belum tertangkap. Kita masih melakukan pencarian," kata Kasat Reskrim Polres Dharmasraya AKP Suryanto yang dihubungi Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Suryanto mengatakan, B merupakan anggota DPRD Dharmasraya periode 2019-2024 dan tidak pernah masuk kantor sejak menjadi buron.

Peristiwa itu berawal pada 21 Juni 2020, ketika seorang warga berinisial AR (23) dianiaya oleh sekelompok orang.

AR dituduh telah menjual anak di bawah umur ke Jambi sehingga membuat mereka marah.

AR kemudian dianiaya hingga tewas oleh 11 orang dan satu di antaranya adalah B.

"Setelah kejadian B melarikan diri hingga sekarang dan dia tidak masuk kerja," kata Suryanto.

Sementara empat orang pelaku berhasil ditangkap dan menjalani persidangan, yaitu Amrizal (62), Agung Wijaya (38), Randi (19), dan Murkwadaya (33), warga Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar.

"Sekarang kita masih mengejar tujuh pelaku lainnya yang kabur," kata Suryanto.