Gerakan "Jateng di Rumah Saja" Jadi Spirit Masyarakat Perangi Covid-19

SEMARANG, KOMPAS.com - Gerakan "Jateng di Rumah Saja" yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menuai respons dari berbagai kalangan.

Gerakan yang sedianya akan diberlakukan pada 6-7 Februari mendatang ini merupakan gerakan serentak masyarakat di 35 kabupaten/kota di Jateng untuk tetap tinggal di rumah selama dua hari.

Cara tersebut dinilai dapat menjadikan spirit gerakan yang memberikan solusi sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah.

Epidemiolog Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Dr Budi Laksono menilai gerakan Jateng di Rumah Saja bisa menjadi cara terbaik guna mencegah penularan Covid-19.

"Kebijakan ini yang terbaik yang bisa dibuat. Sangat efektif bila semua bupati/wali kota sebagai pemegang wilayah bisa ikuti dan laksanakan," jelasnya kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, kesadaran masyarakat masih kurang dalam menerapkan protokol kesehatan.

Namun, Budi optimistis penularan Covid-19 dapat menurun apabila masyarakat mematuhi aturan gerakan "Jateng di Rumah Saja".

"Ini cara terbaik yang bisa dilakukan. Cuma melihat masyarakatnya masih banyak yang seenaknya. Jadi perlu penegakkan aturan yang tegas dan harus ada sanksi bagi yang melanggar," ucapnya.

Budi menambahkan, sejauh ini penanganan di rumah sakit sudah berjalan optimal dan melakukan yang terbaik dalam pelayanan pasien Covid-19.

"Menurut kajian kami, sudah maksimal. Kalau ada perbaikan, maka update pengalaman antar RS perlu ditingkatkan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IDI Cabang Kota Semarang, dr Elang Sumambar mengaku sangat setuju dengan gerakan "Jateng di Rumah Saja".

"Saya sangat setuju, karena angka kesakitannya tinggi. Dan salah satu cara untuk memutus mata rantai itu adalah dengan mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah," katanya.

Selain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, gerakan itu penting sebagai bentuk membantu tenaga kesehatan melawan pandemi.

"Banyak teman-teman sejawat kami yang gugur selama menghadapi pandemi ini, masyarakat juga sudah banyak yang meninggal. Artinya, kenapa sih dua hari saja kita tidak coba ke sana, untuk silent dan membantu para tenaga kesehatan sekaligus memberikan penghormatan," tegasnya.

Elang menduga akan banyak masyarakat yang kurang sepakat dengan gerakan ini karena dianggap dapat mengusik zona nyaman mereka sehari-hari sehingga muncul kekhawatiran.

"Bareng-barenglah kita atasi. Siapa sih yang mau pandemi, enggak ada. Pandemi kan sesuatu yang harus dikendalikan tidak bisa dari kesehatan saja tapi semuanya," ungkapnya.

Menurutnya, perilaku yang terbentuk di masyarakat perlu diubah sebagai upaya bersama memerangi pandemi Covid-19.

"Sabtu-Minggu itu waktu di mana banyak orang keluar rumah. Banyak yang pergi wisata, nongkrong dan lainnya karena itu sudah budaya. Meski ini hanya dua hari, tapi kalau bisa dilakukan pasti bisa berdampak bagus untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang tinggi," jelasnya.

Elang berharap masyarakat Jateng legowo melaksanakan dengan sepenuh hati.

Menurut dia, tidak akan sulit menahan diri di rumah selama dua hari apabila semuanya sudah disiapkan.

"Dan sebenarnya, kalau dua hari itu dimanfaatkan dengan benar untuk istirahat setelah sebelumnya bekerja, itu akan bagus dari sisi kesehatan. Dengan istirahat, akan membentuk antibodi yang baik lagi, sehingga pada Senin esoknya akan kembali bugar," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat Jateng untuk tetap di rumah selama dua hari.

Melalui gerakan "Jateng di Rumah Saja", Ganjar berharap kerumunan dapat dikurangi dan angka positif Covid-19 bisa ditekan.

Gerakan "Jateng di Rumah Saja" itu akan digelar pada 6-7 Februari mendatang.

Melalui Surat Edaran nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah itu, Ganjar meminta seluruh masyarakat tetap di rumah dan tidak bepergian.

Mereka yang bergerak di sektor esensial seperti sektor kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dikecualikan dalam kebijakan itu.

Sejumlah daerah diminta melakukan penutupan sejumlah tempat publik, dengan kearifan lokal dan mengedepankan kondisi masing-masing.

Selain itu, pada hari yang sama akan digelar operasi yustisi secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jateng yang melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait.