Digitalisasi Aksara Jawa Gagal, Tata Kelola Budaya Pemerintah Dipertanyakan

ICANN belum mengabulkan pendaftaran aksara Jawa untuk mendapatkan domain internasional lantaran aksara ini tidak banyak digunakan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan menilai, penolakan digitalisasi aksara Jawa itu menjadi contoh bagaimana pemerintah tidak bisa memperjuangkan hal tersebut.

Farhan mengatakan, PANDI seolah seperti sedang berjuang sendirian. Ia berujar, pemerintah seharusnya bisa memberikan dukungan atas hal itu.

"Jadi ditolaknya permohonan digitalisasi aksara Jawa tersebut merupakan bagian karut-marutnya perhatian dan tata kelola kebudayaan yang ada di Indonesia ini," ungkap Farhan, di Bogor, Sabtu (16/1/2021).

"Di mana tidak ada leadership yang clear soal kebudayaan di Indonesia, padahal kita sudah memiliki Undang-undang Pemajuan Kebudayaan," sambungnya.

Farhan menuturkan, ada satu hal yang salah terkait tata kelola kebudayaan di Indonesia. Terlebih, kata dia, ketika mengaitkan kebudayaan dengan digitalisasi.

"Sekarang ini masanya, semua mesti diekonomikan, seakan hanya ada satu pengertian digitalisasi, yaitu industrialisasi," sebut dia.

Sebelumnya, Lembaga internet dunia (ICANN) belum mengabulkan pendaftaran aksara Jawa untuk mendapatkan domain internasional, sebab aksara ini tidak banyak digunakan.

Menurut Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), pihaknya sudah mengajukan digitalisasi aksara Jawa sejak Juli 2020.

ICANN memberikan tiga alasan ditolaknya domain aksara Jawa.

Alasan pertama, bahasa Jawa belum masuk sebagai bahasa administratif Indonesia di ISO 3166-1.

"Alasan kedua, ICANN melihat bahwa kemudian belum cukup bukti bahwa aksara Jawa lazim digunakan oleh seluruh atau sebagian masyarakat Indonesia," ujar Ketua PANDI Yudho Giri Sucahyo,

"Alasan ketiga adalah status aksara Jawa di UNICODE dimana saat ini masih masuk dalam kategori ‘Limited Use Script," tutur Yudho.