FPI Dibubarkan, Bupati Bogor: Au Ah, Itu Mah Sensitif

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku enggan berkomentar lebih jauh mengenai pembubaran FPI yang disetujui oleh Fraksi PPP di DPR itu.

"Haduh, belum deh, sensitif banget itu mah," kata Ade ketika dikonfirmasi usai rapat paripurna di  DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/12/2020).

Ade yang juga sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat menyebut bahwa dirinya harus terlebih dahulu mempelajari keputusan pemerintah yang menghentikan kegiatan dan membubarkan FPI.

Terlebih, markas ormas Islam tersebut juga berada di Kawasan Puncak Bogor, Megamendung.

"Pelajari dulu ya, seperti apa ya, saya bukan pemutus (benar atau salah)," ucap Ade saat ditanya mengenai langkah PPP yang mendukung pemerintah untuk membubarkan FPI.

Ketika kembali ditanya mengenai akan dampak pembubaran FPI tersebut di Kabupaten Bogor, Ade enggan menjawab dan memilih menghindar.

"Au ah (tak tahu), itu mah sensitif," kata Ade seraya pergi memasuki mobil dinasnya.

Melansir Tribunnews, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung langkah pemerintah yang melarang setiap aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI).

"Sebagai partai koalisi pemerintah dan arahan dari Ketua Umum PPP, kita mendukung  keputusan bersama tiga menteri yang membubarkan FPI," ujar anggota DPR dari PPP Syaifullah Tamliha saat dihubungi, Rabu (30/12/2020).

Menurutnya, pembubaran FPI sebaiknya diambil hikmahnya bagi organisasi masyarakat (Ormas) Islam lainnya, agar menghindari dukung-mendukung kegiatan terorisme seperti ISIS yang terang benderang bertentangan dengan ideologi Pancasila

"PPP sebagai partai yang berazaskan Islam, tentu saja mendukung setiap upaya kelompok atau aliran yang menyimpang dari ideologi Islam, dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil’alamin dibubarkan," papar Anggota Komisi I DPR itu.

"Aliran yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, pasti akan berdampak negatif bagi keamanan dan ketertiban umum," sambung Syaifullah.

FPI resmi dibubarkan

Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam ( FPI).

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

"Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ujar dia.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014," kata Mahfud MD.

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

"Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada," ujarnya.