Jateng Sabet 4 Penghargaan Antikorupsi KPK, Ganjar Puji Pengelolaan Gratifikasi Jajarannya

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengapresiasi kinerja pengelolaan gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilakukan oleh jajarannya.

“Pengelolaan gratifikasi di LHKPN sudah sangat baik di Jateng. Ini menjadi indikasi bahwa komitmen kabupaten atau kota di Jateng juga makin meningkat,” kata Ganjar dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (17/12/2020).

Pernyataan ini disampaikan Ganjar dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring pada Rabu (16/12/2020).

Dalam acara penghargaan ini, Jateng menyabet empat penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik. Dengan raihan ini Jateng menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari KPK.

Untuk kategori pemerintah daerah terbaik, juara pertama diraih oleh Kabupaten Boyolali, disusul Kabupaten Banyumas di posisi kedua dan Kabupaten Banyumas di posisi ketiga.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menyabet penghargaan sebagai lembaga legislatif antikorupsi terbaik se-Indonesia.

Dari beberapa penghargaan yang diperoleh, Ganjar berharap kedepannya sistem pengelolaan gratifikasi dan LHKPN Jateng bisa menjadi tren yang diikuti banyak pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan ini menjadi tren pencegahan korupsi, khususnya di bidang pengendalian gratifikasi dan LHKPN,” tutur Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah pemenang penghargaan dan DPRD Jateng atas prestasi baru yang telah diraih.

“Semoga kabupaten atau kota lain meniru sistem yang dijalankan oleh DPRD Jateng dan ketiga daerah pemenang. Saya senang dan saya ucapkan selamat kepada semuanya,” lanjutnya.

Sebagai tambahan informasi, acara penghargaan KPK untuk memperingati Hakordia 2020 ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pimpinan lembaga serta kepala daerah.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, integritas dan budaya malu korupsi bisa terwujud dengan adanya pendidikan antikorupsi yang ditanamkan sejak dini dalam masyarakat.

"Generasi-generasi antikorupsi harus terus dilahirkan agar masa depan negara menjadi lebih baik," tegasnya.

Selain itu, Jokowi meminta semua lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses pelayanan pada masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.

Menurutnya, reformasi di sektor perizinan dan pelayanan publik merupakan upaya yang tepat untuk memperkecil tindakan korupsi. Untuk itu, Jokowi meminta pemerintah, baik yang berada di lingkup pusat maupun daerah, untuk selalu serius.

“Pemerintah harus berusaha keras melakukan reformasi dengan memangkas prosedur yang rumit, menyederhanakan prosedur, dan mendukung penggunaan teknologi yang mumpuni," ujarnya.