Bawaslu Temukan 23 Kasus Dugaan Politik Uang Saat Pilkada di Jawa Tengah

Sebanyak 23 kasus tersebut terjadi selama masa tenang yakni 6 hingga 8 Desember dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah Sri Wahyu Ananingsih menjelaskan, 23 kasus yang temukan saat ini tengah diusut oleh pihak pengawas.

Sebanyak 23 kasus politik uang tersebar di enam kabupaten dan kota di Jateng dengan jumlah nominal uang yang beragam di setiap daerah.

"Politik uang rata-rata pemberian uang yang jumlahnya bervariasi. Ada yang membagi-bagikan uang dalam amplop. Kecuali kota Magelang unsurnya masih menjanjikan dalam bentuk pembagian kartu penggerak," katanya kepada Kompas.com, Jumat (11/12/2020).

Saat ini Bawaslu tengah menginvestigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya unsur pelanggaran.

Dari temuan kasus tersebut, sebagian kasus juga sudah dilakukan register.

"Saat ini semua (kasus) masih dalam proses penanganan di Bawaslu kabupaten dan kota," ujarnya.

Apabila dari hasil penelusuran ditemukan bukti-bukti terkait dugaan kasus politik uang pihaknya akan segera menindak lanjuti sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun kasus dugaan politik uang saat Pilkada di Jateng tersebar di antaranya Kota Magelang dua kasus, Kabupaten Purworejo satu kasus, Kabupaten Pekalongan satu kasus, Kabupaten Pemalang empat kasus, Kabupaten Purbalingga 14 kasus dan Kabupaten Kendal satu kasus.

Hasil lengkap Pemilu Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dibaca di link inimenggunakan data realcount dan realtime dari KPU.

Disclaimer: saat muncul pesan "access is denied" besar kemungkinan artikel dibuka bersamaan dengan proses updating data di KPU. Tunggu beberapa saat lalu refresh/reload artikel, ketika hal itu terjadi.