Tim Panji-Yosrisal Laporkan Balik Petahana di Pilkada Dharmasraya, Tuding Intimidasi Warga

Tim hukum Panji-Yos melaporkan Sutan Riska ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"SR sebagai bupati diduga telah melanggar PKPU itu dengan menggunakan kewenangannya sebagai bupati untuk menguntungkan diri sendiri di Pilkada Dharmasraya," kata kuasa hukum paslon Panji-Yos, Alkhoriz yang dihubungi Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Alkhoriz mengatakan, pihaknya juga melaporkan dugaan upaya intimidasi yang dilakukan tim paslon Sutan Riska-DP Dt Labuan kepada warga dengan mendatangi rumah.

"Kita melaporkan tadi yang diterima Komisioner Bawaslu Dharmasraya," kata Alkhoriz.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Dharmasraya Syamsurizal mengelak dan tidak mau memberikan keterangan ketika dikonfirmasi Kompas.com mengenai laporan itu.

Syamsurizal beralasan tidak kenal dan tidak mau memberikan keterangan.

"Saya tidak kenal Anda," kata Syamsurizal dan tidak mau memberikan keterangan.

Laporan tidak jelas

Sementara itu, kuasa hukum paslon Sutan Riska-DP Dt Labuan, Donal Fariz yang dihubungi terpisah menyebutkan laporan tersebut dinilainya kabur.

"Peristiwa yang dilaporkan tidak jelas alias kabur. Saya heran, apa materi yang dilaporkan tidak jelas," kata Donal.

Sebelumnya diberitakan, sebuah rekaman audio diduga suara salah satu tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, yang berisikan serangkaian rencana penyebaran paket sembako berdalih bantuan Covid-19 beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman audio berdurasi 2 menit, 16 detik itu, tim sukses yang diduga anggota DPD RI  dan orangtua salah satu calon bupati Dharmasraya itu mengarahkan dan menginstruksikan tim kampanye membagikan paket tersebut seolah-olah sebagai bantuan Covid-19.

"Jadi untuk finishing, kita malam ini menitipkan kaos," kata suara yang diduga  E dalam rekaman itu.

Diduga E juga menyebutkan dalam rekaman itu, tim menyediakan sembako bantuan Covid-19.

"Kenapa bantuan Covid-19 karena Bawaslu tidak bisa mengklaim sembako itu sebagai money politics. Tapi kalau kita bagikan uang, ketangkap itu bisa mendiskualifikasi calon," kata suara yang diduga E.

"Caranya nanti, tim berjalan ke rumah-rumah menanyakan dan mencatat berapa yang mau menerimanya. Dan diantarkan dan diam-diam mengantarkannya," lanjut suara yang diduga E dalam rekaman itu.

Ketua Bawaslu Dharmasraya Syamsurizal mengakui pihaknya sudah mengetahui adanya rekaman audio yang beredar tersebut.

"Benar, saya sudah mendapatkannya dan mendengar," kata Syamsurizal yang dihubungi Kompas.com, Senin (7/11/2020).

Malahan, menurut Syamsurizal, dugaan pelanggaran pilkada tersebut sudah dilaporkan tim pasangan calon Sutan Riska ke Bawaslu Dharmasraya.

"Sudah dilaporkan tadi ke Bawaslu. Saat ini kita sedang menelitinya," kata Syamsurizal.

Sementara itu, kuasa hukum paslon Bupati Dharmasraya Sutan Rizka, Donal Fariz mengatakan, saat melapor pihaknya melampirkan rekaman audio, transkrip pembicaraan, surat BC1 KWK yang menerangkan E sebagai tim pemenangan paslon dan foto-foto pembagian sembako.

"Ada beberapa bukti yang kita lampirkan ke Bawaslu saat mendaftar," kata Donal.

Donal mengatakan bukti itu memperkuat dugaan money politics yang dilakukan dalam bentuk pembagian sembako yang dibungkus bantuan Covid-19.

"Selain itu ada dugaan penyalahgunaan fasilitas kampus untuk kepentingan politik. Kita minta Bawaslu menindaklanjutinya," kata Donal.

Buktikan

Kuasa hukum tim pasangan calon Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pidana pemilu yang dilakukan terduga anggota DPD RI memberikan klarifikasi.

Alkhoviz mengakui sudah mendengar rekaman audio tentang rencana pembagian sembako berdalih bantuan Covid-19 yang diduga dilakukan anggota DPD RI, E.

"Sudah saya dengar. Tapi apa betul suara itu suara orang yang dituduhkan?" kata Alkhoviz yang dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Menurut Alkhoviz, asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan dalam proses hukum sehingga tidak langsung menghukum orang yang belum tentu bersalah.

"Buktikan saja apa betul itu suara orang yang dituduhkan. Kita menghormati proses hukum yang berlangsung dan saya minta jangan ada intervensi dari siapapun," kata Alkhoviz.