Badan Geologi Kementerian ESDM Sebut Kegempaan dan Deformasi Merapi Masih Tinggi

Peningkatan status ini dilakukan lantaran berdasarkan pemantauan dan hasil evaluasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), aktivitas vulkanik gunung dapat berlanjut ke erupsi yang membahayakan penduduk.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono mengatakan, sejak pekan lalu suara guguran dilaporkan meningkat. 

Namun hal ini dinilainya wajar terjadi saat gunung mengalami kenaikan aktivitas.

"Hingga hari ini, data-data pemantauan masih menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi, baik dari data kegempaan dan deformasi," kata Eko dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).

Guguran yang terjadi sampai saat ini dilaporkan sampai jarak maksimal 3 kilometer dari puncak.

Kemampuan mitigasi Gunung Merapi terus ditingkatkan Badan Geologi Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan sosialisasi di dusun-dusun kawasan rawan bencana.

Selain itu, Badan Geologi pun melakukan koordinasi dengan BPBD tingkat kabupaten, Provinsi dan pusat, pemerintah daerah, BMKG, SAR, PMI, Dinas Kesehatan, TNI - Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, serta relawan di sekitar merapi.

Perlu diketahui, berdasarkan data Badan Geologi ada, perkiraan bahaya siaga ini mencangkup dua provinsi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Provinsi DIY bahaya mencangkup dua kabupaten yakni Kabupaten Sleman dan Magelang, dua Kecamatan yakni Cangkringan dan Dukun, serta beberapa desa yakni Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Ngagormulyo, Krinjing dan Paten.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, mencangkup dua Kabupaten yakni Boyolali dan Klaten, dua Kecamatan yakni Selo dan Kemalang, serta beberapa desa yakni Tlogolele, Klakah, Jrakah, Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante.

"Terkait dengan daerah perkiraan bahaya untuk status Siaga Merapi, PVMBG-BPPTKG telah merilis daerah bahaya yaitu sebanyak 30 dusun di sekitar Merapi," ucap Eko.

"Untuk itu kami mengimbau bagi masyarakat di kawasan rawan bencana untuk mengikuti rekomendasi dari BPPTKG serta arahan dari BPBD dan pemerintah daerah setempat," tambahnya.