Jokowi Singgung Kasus Covid-19 di Wilayahnya, Bupati Bogor Minta Bantuan

Hal itu kemudian menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) karena Kabupaten Bogor termasuk penyumbang kasus aktif lebih dari 1.000 orang.

"Saya minta dua minggu ke depan diprioritaskan 12 kabupaten/kota yg memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30 persen total kasus aktif nasional," kata Jokowi saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan mestinya Pemerintah Pusat memberikan bantuan alat tes Covid-19. Sehingga, penyebaran Covid-19 yang ada di wilayah penyangga ibu kota ini bisa segera dihentikan.

Sebab, luas wilayah serta jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Ade menegaskan jumlah penduduk di wilayah pemerintahannya tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain khususnya di Jabodetabek.

"Makanya kami ini mohon dibantu pemerintah pusat untuk tes masif karena kami masih kekurangan banyak," kata Ade saat ditemui di kantor Setda usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, Senin (12/10/2020).

Oleh sebab itu, menurut Ade, saat ini dirinya sedang fokus untuk menghentikan tren penularan Covid-19 agar kasus penyebaran zona merah per kecamatan tidak bertambah lagi.

Adapun yang saat ini sedang dikoreksi, kata dia, Pemkab Bogor masih banyak kekurangan tenaga medis dalam percepatan penanganan virus Covid-19.

Kemudian ditambah kurangnya alat pemeriksaan spesimen Polymerase Chain Reaction (PCR) atau swab test.

"Ya kita kekurangan tenaga medis, kekurangan alat, dengan jumlah penduduk yang besar, soalnya Kabupaten Bogor ini kan diperlakukannya sudah skala provinsi karena penduduk kita 6 juta. Makanya ini mohon bantuan," ungkap dia.

Ade menambahkan, hingga kini data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor mencapai 2.190 pasien, 58 kasus di antaranya meninggal dunia.

Artinya jumlah kasus ini melonjak tajam sampai ribuan selama bulan September hingga awal Oktober 2020.

Setiap harinya terjadi rekor penambahan kasus Covid-19 berkisar 20 sampai 60 orang.

Kini, upaya yang dilakukan Pemkab Bogor untuk menekan penyebaran yaitu menerapkan kembali PSBB dengan berbagai perubahan aturan.

Sebelumnya, Ade mengaku bahwa Dinkes baru mampu menguji 200 spesimen per hari dan tertinggal jauh dari yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dia pun mengkhawatirkan jika terjadi keterlambatan pengujian PCR akan dikhawatirkan meluaskan penyebaran virus Covid-19 di zona merah kecamatan.

Bahkan sampai saat ini, hasil spesimen tersebut juga belum diketahui positif atau negatif Covid-19.

Seperti diketahui, Pemkab Bogor baru memiliki enam unit alat PCR, tapi empat di antaranya belum bisa digunakan.

Alat PCR tersebut tersebar di masing-masing rumah sakit umum daerah (RSUD) yakni di Ciawi, Cibinong, Cileungsi, dan Leuwiliang.

Sedangkan, dua unit lainnya ada di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Cibinong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Mobile Lab Biosafety Level (BSL) 2.