Dugaan Teror KKB Menjelang Pilkada, TNI-Polri Kesulitan Menindak Penyandang Dana

Aktivitas KKB di Intan Jaya sempat membuat suasana kurang kondusif. Mereka disebut berkumpul di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

Sepanjang 2020, Polda Papua mencatat 46 tindakan kekerasan yang dilakukan KKB di Provinsi Papua.

Aksi kekerasan itu menyasar masyarakat sipil, polisi, dan TNI yang bertugas di sejumlah wilayah di Papua.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, tak jarang aksi para KKB juga dimanfaatkan sejumlah pihak menjelang pilkada.

"Kalau dilihat, semua yang ada kepentingan pasti memanfaatkan KKB, termasuk pilkada. Kalau KKB salah mengambil keputusan, dia bukan malah memajukan Papua," kata Suriastawa saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/9/2020).

Suriastawa khawatir eksistensi KKB justru menjerumuskan Papua karena terus menimbulkan konflik. Keberadaan mereka dinilai mengadang niat pemerintah membangun Papua.

"Sudah sedikit sekali (KKB) yang murni, kalau memang dia murni mau memajukan Papua bukan begitu caranya," kata Suriastawa.

Hal senada juga disampaikan, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat diwawancara Kompas.com di Jayapura pada akhir Juni 2020.

Paulus mengatakan, awalnya KKB menggunakan senjata untuk menakut-nakuti masyarakat saat membutuhkan sesuatu, seperti logistik.

Menurut Paulus, keinginan merdeka yang disampaikan KKB merupakan kedok agar terhindar dari tuduhan kriminal.

"Saat mereka ingin makan mereka datang dan memintanya ke masyarakat, kadang mereka minta uang. Masyarakat takut karena mereka bawa senjata, jadi memang mereka pelaku kriminal, tapi saat mau ditangkap bahasa yang keluar adalah mereka kelompok yang mau merdeka," jelas Paulus.

Paulus menambahkan, seiring masuknya pembangunan, ada segelintir pihak yang lebih berpendidikan dan memiliki dana di Papua. Mereka melihat KKB sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu.

Bahkan, menurut Paulus, ada beberapa KKB di daerah tertentu yang diduga sengaja digerakkan untuk meraih kekuasaan politik.

Meski begitu, Paulus menolak menyebutkan nama daerah itu.

"Ada juga yang terindikasi dalam rangka pilkada, awal mula yang saya pahami dari hasil ungkapan yang lalu, itu memang dibentuk dalam rangka Pilkada," ujarnya.

Penyandang dana KKB sulit ditindak

Paulus menyebutkan, senjata api dan amunisi yang dimiliki KKB sebagian besar berasal dari hasil rampasan ketika menyerang aparat keamanan yang sedang lengah.

Tetapi, tindakan perampasan itu tak lagi bisa dilakukan karena aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan. Sehingga, KKB mencari cara lain mendapatkan pasokan amunisi.

Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan aparat keamanan, apakah ada pihak lain yang memasok amunisi untuk KKB.

"Itu yang menjadi pertanyaan kita, berarti ada pihak yang menyandang dana dan pasti orang yang punya dana. Kalau kita lihat dari indikasinya memang ada (yang dicurigai), banyak kepentigan, ada yang terkait dengan kekuasaan di daerah tertentu," ujar Paulus.

Berdasarkan penyelidikan polisi, beberapa pihak diduga menjadi penyandang dana KKB.

Namun, kata Paulus, penindakan sulit dilakukan karena diduga bakal memicu respons sejumlah pihak.

"Untuk melakukan penindakan diperlukan sebuah keputusan bersama untuk menindak itu karena itu sensitif dan harus komperhensif, kalau tidak repot," kata dia.