Dilema PKS dalam Pilkada Solo, Abstain atau Dukung Salah Satu Paslon

Diketahui, ada dua pasangan calon yang maju dalam kontestasi Pilkada Solo 2020.

Kedua pasangan itu adalah Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang diusung PDI-P dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo), calon dari jalur perseorangan yang diusung ormas Tikus Pithi Hanata Baris.

"Kita dilema. Dalam artian, kan ada tiga sikap yang diatur di Undang-Undang itu. Sikap memilih pasangan A atau pasangan B. Apakah ikut Mas Gibran dan Pak Teguh (koalisi besar) ataukah kita bersama calon perseorangan, Pak Bagyo dan Pak Pardjo. Sikap ketiga yang dilindungi Undang- Undang, sikap abstain (golput)," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/9/2020).

Dia mengatakan akan mempertimbangkan ketiga sikap itu dari berbagai sisi.

Dengan harapan ketika nantinya PKS menentukan satu dari tiga sikap itu yang tidak puas dengan keputusan itu sedikit.

"Salah satu pertimbangan kita kenapa agak berat memutuskan. Karena keputusan yang kita ambil 2020 ini nanti berpengaruh dengan suara PKS di 2024," jelasnya.

Ghofar menyebut keinginan PKS dari awal adalah bisa memunculkan pasangan calon sendiri di Pilkada Solo 2020 dengan membentuk koalisi partai politik.

Namun, karena terganjal dengan elit parpol di tingkat pusat pembentukan koalisi yang dilakukan untuk melawan pasangan calon dari PDI-P itu tidak terwujud.

Sebab, beberapa parpol baik yang memiliki kursi di parlemen maupun non-parlemen di Solo sudah memberikan dukungan kepada pasangan Gibran dan Teguh.

"Kita terbajak. Kita yang di daerah ini sudah tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Artinya, komunikasi dilakukan di pusat (Jakarta)," kata Ghofar.

Ghofar menyatakan keputusan final PKS apakah abstain atau memilih satu dari dua pasangan calon di Pilkada Solo 2020 ditentukan pada November 2020.

Pihaknya akan melakukan jajak pendapatan dengan para pemilih PKS, simpatisan, kader maupun struktur partai dalam menentukan sikap politik pada pesta demokrasi lima tahunan yang digelar pada 9 Desember 2020.

"Sikap resmi kita putuskan November 2020. Sehingga ada waktu untuk kemudian menyampaikan sikap kita," terang Ghofar.