Warga Tak Bisa Tidur Rumahnya Sering Dihantam Ombak Besar, Akhirnya Pilih Mengungsi

Selain khawatir dengan hantaman gelombang, banyak rumah warga yang juga tergenang.

"Kejadiannya seperti ini sudah selalu terjadi di sini. Jadi kalau musim timur seperti ini memang kondisinya begini,” ujar Abdul Keliwida, warga Desa Danama, Kecamatan Tutuktolu kepada Kompas.com via telepon, Rabu.

Dia menjelaskan, gelombang tinggi yang terjadi membuat warga tidak berani tidur di rumah mereka saat malam hari.

Di desa tersebut sudaha ada talud penahan gelombang. Namun, talud tersebut sudah termakan usia dan tak mampu lagi menahan gelombang.

”Ada talud tapi sudah lama. Kalau gelombang datang melebihi talud, jadi kalau malam hari itu tidak tidur di rumah kadang hanya di luar dan ke rumah saudara. Kami berharap pemerintah bisa bantu kami di sini,” ujarnya.

Selain di Desa Danama, sejumlah desa di Kecamatan Kesui Watubela seperti Desa Utta, Tamher Timur, dan Tanah Baru tak luput dari terjangan gelombang tinggi.

Tokoh pemuda kecamatan setempat Musa Rumaotan menjelaskan, kondisi itu menjadi ancaman.

Sayangnya perhatian dari pemerintah daerah baik kabupaten ataupun provinsi masih sangat minim.

“Selaku Ketua KNPI kecamatan,saya merasa sangat kecewa dengan pemerintah daerah karena kami di sini kurang diperhatikan, padahal ini terkait keselamatan warga,” ujarnya.

Banyak rumah warga di wilayah tersebut mengalami kerusakan setiap tahunnya karena dihempas gelombang.

Namun, pemerintah tidak juga membangun talud penahan ombak di sejumlah desa di wilayah itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seram Bagian Timur, Usman Keliobas yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum menerima laporan kejadian itu.

“Nanti saya cek karena saya belum terima laporannya. Tapi memang biasanya kalau musim timur itu kondisinya seperti itu,” ujarnya,

Sementara anggota DPRD Seram Bagian Timur, Sius Kolatfeka mengaku, telah membahas masalah tersebut dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk segera ditangani.

Dalam rapat evaluasi triwulan pertama bersama pemerintah daerah, pihaknya telah menyampaikan agar pembangunan talud di sejumlah desa pesisir di wilayah itu masuk dalam perencanaan 2020.

“Harusnya itu masuk dalam prioritas pembangunan untuk 2020, tapi karena ada Covid-19 ini jadi ada penyesuaian APBD. Jadi kita priorotaskan di 2021, karena itu harus masuk di batang tubuh APBD,” ungkapnya.